Pemilu 2024
Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Minta Jokowi Netral
Saiful Mujani alumni sekaligus guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pernyataan resmi mendesak agar Presiden Joko Widodo bisa netral.
Penulis: Ikhwana Mutuah Mico | Editor: Dian Anditya Mutiara
lihat foto
20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia 1 Februari 2024
21. UMS 5 Februari 2024
22 .Universitas Janabadra Jogja 5 Februari 2024
23. Universitas Brawijaya 5 Februari 2024
24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024
25. STF Driyarkara 5 Februari 2024
26 .Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024
27. Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024
28. Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024
29. Universitas Negeri Jakarta 6 Februari 2024
30. Universitas Sriwijaya Palembang 4 Februari 2024
Kritik Wajar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) banjir kritikan dari kalangan civitas academica jelang Pemilu 2024.
Beberapa kampus yang telah melontarkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).
Setelah itu, kampus lain turut berbondong-bondong mengeluarkan pandangannya soal kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan, kritik yang dilontarkan kepada Jokowi merupakan reaksi yang wajar.
Itu karena demokrasi di Indonesia, sambungnya, sedang tidak baik-baik saja akibat matinya etika negara.
"Demokrasi mengalami regresi karena matinya etika negara dalam menjalankan amanahnya," kata Bakir, Minggu (4/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.
Keberjalanan Pemilu 2024 telah terganggu oleh berbagai konflik kepentingan, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan batas usia capres-cawapres hingga keberpihakan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi kali ini.
"Bisa jadi secara aturan memungkinkan, tapi secara etik langkah tersebut menunjukkan keberpihakan negara pada kelompok tertentu," sambungnya.
Lebih lanjut, Bakir menilai apabila situasi ini dibiarkan, maka itu bisa berbahaya bagi demokrasi Indonesia.
"Negara dikuasai, dimiliki, dan dinikmati oleh kelompok tertentu dan kelompok lain diabaikan bahkan dinegasikan," ujarnya.
| Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
|
|---|
| Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
|
|---|
| DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
|
|---|
| Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
|
|---|
| Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.