Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Minta Jokowi Netral

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Civitas akademika Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyerukan pernyataan sikap soal perkembangan penyelenggaraan pemilu atau pilpres 2024.

Pernyataan sikap sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan di depan Landmark UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).

Saiful Mujani alumni sekaligus guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pernyataan resmi mendesak agar Presiden Joko Widodo bisa netral.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan," ucap Saiful Mujani, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Senin (5/1/2024).

Saiful tegas meminta Presiden tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Forum Sivitas Akademika UPI Layangkan Petisi Bumi Siliwangi

Soal permintaan Presiden netral, Saiful mengingatkan agar kenetralan tersebut bukan soal pilihan politiknya.

"Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara," kata Saiful Mujani.

"Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai Presiden," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Saiful meminta Presiden untuk membuat kebijakan yang hanya menguntungkan satu pasangan calon Presiden.

"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu," pungkasnya.

Serempak di Seluruh Indonesia 

Hari Senin (5/2/2024) sejumlah civitas akademika akan gelar unjuk rasa hingga mimbar untuk kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Dikutip dari Tribunnews, latar belakang dari gerakan mahasiswa, alumni hingga dosen tersebut datang dikarenakan situasi  dan kondisi Pemilu 2024 saat ini.

Seperti yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024) lalu.

Mereka menyampaikan catatan dalam Petisi Bulaksumur menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.

Yakni mulai dari pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan penegak hukum dalam proses demokrasi hingga pernyataan Jokowi tentang kampanye politik.

Kemudian aksi tersebut diikuti oleh kampus-kampus ternama lainnya, seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Atma Jaya, Universitas Padjadjaran (Unpad), hingga Universitas Brawijaya (UB).

Baca juga: Dukung Kaum Intelektual Keluar Kampus, Once Mekel Sebut Upaya Sadarkan Masyarakat Jaga Demokrasi

Kemudian hari ini Senin (5/2/2024), sejumlah kampus menyelenggarakan mimbar akademik dan tersiar di media sosial beberapa waktu lalu.

Yang pertama adalah mimbar akademik digelar oleh Sekolah Tinggi Filsafat dan Sekolah Tinggi Teologi se-Indonesia.

Agenda berjudul Seruan Jembatan Serong II, Nurani Memanggil berupa Undangan Seminar dan Konferensi Pers.

Acara berlangsung Senin pukul 11.30 WIB di halaman Depan STF Driyarkara, Jakarta Pusat.

Lalu UIN Syarif Hidayatullah Ciputat juga menggelar pembacaan pernyataan sikap alumni dan civitas akademika di Taman Landmark, Ciputat pada pukul 11.00 WIB.

Ketiga, Universitas Pendidikan Indonesia mengundang seluruh civitas akademika dalam Petisi Bumi Siliwangi, Kampus Pejuang Pendidikan.

Acara berlangsung di depan Partere UPI pada pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Civitas Akademik Sejumlah Kampus Kompak Sikapi Pemilu 2024, Anies: Itu Adalah Tanggungjawab Moral 

Mimbar akademik keempat digelar oleh Universitas Airlangga dalam ajakan terbuka dalam pernyataak sikap bertajuk Menegakkan Demokrasi, Menjaga Republik.

Menurut jadwal, acara dilangsungkan di depan halaman gedung Pascasarjana Kampus Dharmawangsa Universitas Airlangga Surabaya pukul 10.30 WIB.

Daftar Universitas Gelar Mimbar Akademik:

1. UGM 31 Januari 2024

2. UII 1 Februari 2024

3. Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024

4. Unand 2 Februari 2024

5. UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024

6. UNHAS 2 Februari 2024

7. Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024

8. Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024

9. UI 2 Februari 2024

10. UMY 3 Februari 2024

11. UAD 5 Februari 2024

12. Universitas Sanata Dharma 12 Februari 2024

13. APMD 6 Februari 2024

14. UNPAD 3 Februari 2024

15. Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024

16. UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, senin 5 Februari 2024

17. Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024

18. UNAIR 5 Februari 2024

19.LP3ES 3 Februari 2024

20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia 1 Februari 2024

21. UMS 5 Februari 2024

22 .Universitas Janabadra Jogja 5 Februari 2024

23. Universitas Brawijaya 5 Februari 2024

24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024

25. STF Driyarkara 5 Februari 2024

26 .Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024

27. Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024

28. Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024

29. Universitas Negeri Jakarta 6 Februari 2024

30. Universitas Sriwijaya Palembang 4 Februari 2024

Kritik Wajar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) banjir kritikan dari kalangan civitas academica jelang Pemilu 2024.

Beberapa kampus yang telah melontarkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).

Setelah itu, kampus lain turut berbondong-bondong mengeluarkan pandangannya soal kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan, kritik yang dilontarkan kepada Jokowi merupakan reaksi yang wajar.

Itu karena demokrasi di Indonesia, sambungnya, sedang tidak baik-baik saja akibat matinya etika negara.

"Demokrasi mengalami regresi karena matinya etika negara dalam menjalankan amanahnya," kata Bakir, Minggu (4/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Keberjalanan Pemilu 2024 telah terganggu oleh berbagai konflik kepentingan, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan batas usia capres-cawapres hingga keberpihakan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi kali ini.

"Bisa jadi secara aturan memungkinkan, tapi secara etik langkah tersebut menunjukkan keberpihakan negara pada kelompok tertentu," sambungnya.

Lebih lanjut, Bakir menilai apabila situasi ini dibiarkan, maka itu bisa berbahaya bagi demokrasi Indonesia.

"Negara dikuasai, dimiliki, dan dinikmati oleh kelompok tertentu dan kelompok lain diabaikan bahkan dinegasikan," ujarnya.