Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Minta Jokowi Netral

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Civitas akademika Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyerukan pernyataan sikap soal perkembangan penyelenggaraan pemilu atau pilpres 2024.

Pernyataan sikap sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan di depan Landmark UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).

Saiful Mujani alumni sekaligus guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pernyataan resmi mendesak agar Presiden Joko Widodo bisa netral.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan," ucap Saiful Mujani, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Senin (5/1/2024).

Saiful tegas meminta Presiden tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Forum Sivitas Akademika UPI Layangkan Petisi Bumi Siliwangi

Soal permintaan Presiden netral, Saiful mengingatkan agar kenetralan tersebut bukan soal pilihan politiknya.

"Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara," kata Saiful Mujani.

"Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai Presiden," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Saiful meminta Presiden untuk membuat kebijakan yang hanya menguntungkan satu pasangan calon Presiden.

"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu," pungkasnya.

Serempak di Seluruh Indonesia 

Hari Senin (5/2/2024) sejumlah civitas akademika akan gelar unjuk rasa hingga mimbar untuk kritik Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Dikutip dari Tribunnews, latar belakang dari gerakan mahasiswa, alumni hingga dosen tersebut datang dikarenakan situasi  dan kondisi Pemilu 2024 saat ini.

Seperti yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Rabu (31/1/2024) lalu.

Mereka menyampaikan catatan dalam Petisi Bulaksumur menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan presiden.