Dinyatakan Langgar Kode Etik, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah: Saya Ragu Masyarakat Percaya KPU

WARTAKOTALIVE.COM, CIPUTAT - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Mujani ragu masyarakat percaya dengan kinerja KPU dan Bawaslu pada pemilu 2024.

"Penyerangan pemilu, sangsi peringatan keras, saya ragu masyarakat percaya dengan KPU Bawaslu," ucap Saiful Mujani, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024).

Diketahui, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Pelanggaran tersebut terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden pada (25/10/2023).

Sehingga, Heddy Lugito ketua DKPP dalam sidang membacakan putusan menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras terakhir kepada Hasyim.

Baca juga: 5 Poin Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jelang Pemilu 2024

Saiful mengungkapkan jika peringatan sangsi berupa peringatan dinilai tidak tepat untuk KPU dan Bawaslu.

Sebab, tak ada sanksi berupa peringatan dinilai tak berpengaruh apapun untuk KPU dan Bawaslu.

"Ya itu tidak ada pengaruh apa-apa,tidak akan memperbaiki integritas pemilu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat ini," pungkasnya. 

Saiful Mujani alumni sekaligus guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pernyataan resmi mendesak agar Presiden Joko Widodo bisa netral.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan," ucap Saiful Mujani, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Senin (5/1/2024).

Saiful tegas meminta Presiden tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya.

Baca juga: Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Forum Sivitas Akademika UPI Layangkan Petisi Bumi Siliwangi

Soal permintaan Presiden netral, Saiful mengingatkan agar kenetralan tersebut bukan soal pilihan politiknya.

"Sikap ini lebih dari sekadar tidak menggunakan fasilitas negara," kata Saiful Mujani.

"Netral dalam hal ini bukan saja tidak menyatakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai Presiden," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Saiful meminta Presiden untuk membuat kebijakan yang hanya menguntungkan satu pasangan calon Presiden.