Pemilu 2024

Dinyatakan Langgar Kode Etik, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah: Saya Ragu Masyarakat Percaya KPU

Saiful Mujani ragu masyarakat percaya dengan kinerja KPU dan Bawaslu pada pemilu 2024.

Wartakotalive/Ikhwana Mutuah Mico
Pernyataan sikap sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan di depan Landmark UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (5/2/2024). 

14. UNPAD 3 Februari 2024

15. Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024

16. UIN Syarif Hidayatulah Ciputat, senin 5 Februari 2024

17. Universitas Pendidikan Indonesia 5 Februari 2024

18. UNAIR 5 Februari 2024

19.LP3ES 3 Februari 2024

20. Persatuan Gereja-gereja Indonesia 1 Februari 2024

21. UMS 5 Februari 2024

22 .Universitas Janabadra Jogja 5 Februari 2024

23. Universitas Brawijaya 5 Februari 2024

24. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024

25. STF Driyarkara 5 Februari 2024

26 .Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024

27. Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024

28. Universitas Trunojoyo Madura 7 Februari 2024

29. Universitas Negeri Jakarta 6 Februari 2024

30. Universitas Sriwijaya Palembang 4 Februari 2024

Kritik Wajar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) banjir kritikan dari kalangan civitas academica jelang Pemilu 2024.

Beberapa kampus yang telah melontarkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).

Setelah itu, kampus lain turut berbondong-bondong mengeluarkan pandangannya soal kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan, kritik yang dilontarkan kepada Jokowi merupakan reaksi yang wajar.

Itu karena demokrasi di Indonesia, sambungnya, sedang tidak baik-baik saja akibat matinya etika negara.

"Demokrasi mengalami regresi karena matinya etika negara dalam menjalankan amanahnya," kata Bakir, Minggu (4/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Keberjalanan Pemilu 2024 telah terganggu oleh berbagai konflik kepentingan, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan batas usia capres-cawapres hingga keberpihakan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi kali ini.

"Bisa jadi secara aturan memungkinkan, tapi secara etik langkah tersebut menunjukkan keberpihakan negara pada kelompok tertentu," sambungnya.

Lebih lanjut, Bakir menilai apabila situasi ini dibiarkan, maka itu bisa berbahaya bagi demokrasi Indonesia.

"Negara dikuasai, dimiliki, dan dinikmati oleh kelompok tertentu dan kelompok lain diabaikan bahkan dinegasikan," ujarnya.

 

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved