Jokowi Bilang Tak Masalah Presiden Kampanyekan Paslon, KPU Perbolehkan Asalkan Penuhi Syarat Ini

"Dengan sekian banyak persepsi dan tuduhan, beliau (Jokowi) tetap bertahan dalam kerangka tidak mendukung paslon, kemudian tidak menunjukkan keberpihakan," imbuhnya. 

Dikecam kubu AMIN

Eksekutif Kapten Timnas AMIN, Sudirman Said mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berkampanye.

Menurutnya, pernyataan tersebut sebagai praktik kenegaraan terburuk dalam sejarah pemilu di Indonesia. 

Jokowi mengatakan Presiden boleh memihak dan bahkan berkampanye langsung untuk pemenangan kontestan tertentu pada Pilpres.

Sudirman menyatakan keprihatinannya atas sikap dan pernyataan Presiden Jokowi itu.

Dia menilai, seorang presiden sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan dan sebagai kepala negara sepatutnya menjalankan kepemimpinan yang menjunjung etika.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Sebut Wacana Pengunduran Diri Mahfud MD dari Jabatan Menteri Jokowi Telat

Sebagai pemimpin bangsa dan negara yang beretika, lanjut Sudirman, Presiden seharusnya menunjukkan pemahaman dan keteladanannya dalam keseharian memimpin pemerintahan.

"Jokowi selaku negara dan kepala negara, serta siapapun sebagai anak bangsa, seharusnya senantiasa sadar bahwa Republik Indonesia lahir berkat pengorbanan darah dan nyawa para pejuang. Bangsa dan negara tercinta Indonesia jangan dirusak hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan," jelas Sudirman saat ditemui di Rumah Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Pengorbanan para pejuang wajib dibalas oleh seluruh putra bangsa hari ini melalui kerja nyata memajukan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. 

Baca juga: Jokowi Nyatakan Presiden Boleh Kampanye, Anies Serahkan ke Pakar Hukum Tata Negara

Sudirman menambahkan amanat dan nilai-nilai luhur kemerdekaan dimaksud tercermin dalam Sumpah Pemuda, rumusan UUD 1945, Proklamasi, Pancasila, hingga Lagu kebangsaan Indonesia Raya. 

“Etika kepemimpinan Presiden harus berlandaskan amanat dan nilai luhur kemerdekaan. Hal inilah yang perlu tercermin dalam setiap pemikiran, pertimbangan, dan keputusan atas kebijakan yang diambilnya. Presiden jangan sampai bertindak demi kepentingan kepentingan sepihak, segolongan, apalagi untuk sekeluarganya semata," jelas Sudirman Said. 

Ditegaskan pula, Presiden wajib mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan apapun, terlebih untuk kelompok kecil, keluarga, dan diri sendiri. 

"Presiden adalah kepala keluarga bagi bangsa Indonesia, harus berpihak dan berdiri bagi seluruh lapisan rakyat," tukasnya. 

Executive Co-Captain Timnas AMIN lalu mengingatkan "cacat" kepemimpinan Jokowi di ujung masa baktinya. 

Di antaranya, terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka yang putra Jokowi, melenggang ke panggung kontestasi Pilpres 2024 sebagai Cawapres.

Mahkamah Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat. Jabatan paman Gibran ini kemudian dicopot.

Seperti diketahui Presiden Jokowi terlihat secara terang benderang aktif melalukan upaya meningkatkan elektabilitas pasangan calon (paslon) nomor utur 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bentuk dukungan dimaksud, antara lain, membagikan bantuan sosial (bansos) setiap berkunjung ke daerah. Kegiatan ini dikemas sedemikian tupa sehingga paslon 02 memperoleh manfaat elektoral.

Atas rentetan cawe-cawe terkait kepentingan Pilpres 2024 tersebut, Sudirman menyatakan perjalanan kehidupan demokrasi Indonesia sepanjang 70 tahun lebih rusak di akhir masa kepemimpinan Jokowi.

Akibatnya, menurut Sudirman Said, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terburuk dalam sejarah Republik Indonesia. Unjuk kekuasaan dilakukan oleh seorang Presiden dengan menabrak rambu-rambu hukum, demi memenangkan kontestan 02, yang cawapresnya adalah putranya.

“Pemilu ini titik penting kehidupan berbangsa. Pelaksanaannya harus berlandaskan nilai luhur bangsa. Negara ini milik rakyat, bukan milik keluarga," ujar Sudirman.  

Diingatkan lagi, "kewarasan" pengelolaan pemerintahan dan negara perlun dikembalikan agar bangsa besar ini tak masuk jurang keterpurukan, sebagai "negara gagal".

"Pengelolaan negara harus dikembalikan pada jalurnya. Ucapan dan tindakan Presiden Jokowi nyata-nyata menggerus nilai luhur bangsa dan demokrasi. Apa yang akan kita wariskan ke anak cucu?" jelas Sudirman Said.

Komentar Anies

alon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan buka suara soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal  pemimpin negara boleh berkampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta merasa bingung karena sebelumnya Presiden Jokowi berulang kali menyinggung soal netralitas.

"Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua," kata Anies saat berada di Yogyakarta, Rabu (24/1/2024).

Anies menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sendiri pernyataan Presiden Jokowi.

"Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," sambungnya.

Baca juga: Ribuan Warga Sambut Anies Baswedan di GOR Parung, Jumlah Simpatisan Melebihi Kapasitas Gedung

Dia juga meminta para ahli hukum dan tata negara untuk buka suara menanggapi pernyataan tersebut apakah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya gimana ini kan bukan selera saya setuju atau tidak setuju," tegas Capres yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar itu.

"Monggo para ahli hukum tata negara (HTN) menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak," jelas dia.

Acungkan dua jari menyenangkan

Presiden Jokowi kepergok mengacungkan salam dua jari dari mobil kepresidenan.

Video itu kemudian menjadi viral karena menunjukkan keberpihakan Presiden kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui Gibran adalah putera sulung Presiden.

Saat itu mobil kepresidenan Indonesia I melintas di sebuah daerah ada banyak warga yang menunggu di sisi kiri dan kanan jalan.

Para warga kemudian meneriakkan nama calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Namun, tiba-tiba dari dalam mobil tampak tangan yang berkemeja putih mengacungkan dua jari dari jendela bagian belakang mobil.

Hingga saat ini, belum jelas tangan siapa yang mengacungkan dua jari itu.

Baca juga: Setelah Jokowi bagi Bansos di Jawa Tengah, Ganjar Kembali Kampanye di Kandang Banteng Tersebut

Diduga kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja di Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa, 23 Januari 2024.

Jokowi kemudian merespons video viral yang menampilkan pose jari tangan dari dalam mobil itu.

Presiden Jokowi memang tidak memberikan jawaban soal tangan siapa yang keluar dari kaca mobil dan berpose dengan dua jari tersebut. Hanya saja, Kepala Negara menyebut kata "menyenangkan".

"Ya kan menyenangkan. Menyenangkan," ujar Jokowi.

Saat ditanya lebih lanjut soal apa yang dimaksud dengan menyenangkan itu, Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa menyenangkan jika dirinya bertemu dengan masyarakat.

"Ya enggak tahu. Menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan," katanya.

Jokowi harusnya tahan diri 

Pengamat politik Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Andreas Pandiangan menilai kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah menjelang pemungutan suara dipandan sebagai sesuatu yang tak elok.

Terlebih dilakukan pada masa kampanye terbuka. Kunjungan Jokowi justru akan membingungkan warga serta mengganggu proses jalannya demokrasi.

Seperti diketahui pada Januari ini Presiden tercatat telah mengunjungi sejumlah daerah di Jateng. Di awal Januari Jokowi sempat mengunjungi Cilacap, Banyumas, Purworejo, dan Brebes.

Lalu, pada Senin (22/1/2024), Jokowi melakukan kunjungan ke Salatiga, Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Kemudian, pada Selasa (23/1/2024), Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Grobogan, Blora, dan Kota Semarang.

Baca juga: VIDEO Menginap di Rumah Warga Gunung Kidul DIY, Ganjar Minum Jamu Bareng

"Sejak minggu kemarin kan kita memasuki kampanye terbuka, tampaknya seharusnya tidak dilakukan kunjungan itu ke daerah mana pun, bukan hanya Jateng," ungkap Andreas melalui sambungan telepon, Senin (22/1/2024).

Menurut dia, terlepas dari posisinya sebagai kepala negara yang berhak untuk menjumpai masyarakat, Jokowi mestinya mampu menahan diri.

Hal ini mengingat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Di pilpres Pak Jokowi sadar atau tidak sadar, orang sudah tahu ada konflik kepentingan, dalam hal ini citranya Gibran.

Alangkah baiknya sebagai presiden tidak melakukan apa pun kunjungan ke daerah supaya bisa berjarak, harus berjarak," tegasnya seperti dilansir Kompas.com.

Tak hanya itu, kunjungan Jokowi akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam rangkaian kampanye yang sudah dijadwalkan KPU. Pasalnya, masyarakat mungkin cenderung ingin bertemu dengan Presiden.

Baca juga: VIDEO Bertemu Pemuda Kulonprogo, Alam Ganjar Suarakan Program Internet Gratis dan Satu Sarjana

"Di samping sebetulnya kalau Pak Jokowi dateng akan terjadi, orang bertemu ingin melihat, sementara kampanye terbuka dibagi menjadi zona-zona, Jateng hari ini partai apa, besok partai apa, dan seterusnya," jelasnya.

Baca juga: Optimis Lolos Putaran Kedua, Simpul Relawan Ganjar-Mahfud Sasaran Suara Millenial dan Generasi Z

"Akan sangat membingungkan masyarakat dan merepotkan petugas. Karena pertimbangannya Pak Jokowi punya kondisi conflict of interest," lanjutnya.

Dia juga mengatakan, petugas kepolisian juga bakal disibukkan dengan pengamanan Jokowi di daerah. Padahal, pihak kepolisian juga harus mengamankan kampanye.

"Bukan mengatakan masyarakat dikonsolidasikan untuk menyambut Pak Jokowi, tapi biarlah suasana di jalan, di masyarakat itu pas lagi kampanye tidak diganggu oleh kegiatan kepala negara," tuturnya.

Andreas menilai kondisi yang relatif aman saat ini tidak mewajibkan Jokowi mengunjungi masyarakat di tengah masa kampanye.

"Kecuali memang ada kondisi seperti bencana yang memerlukan Pak Jokowi untuk ke lapangan, kalau ini kan normal-normal saja," tandasnya.