Begini Alasan Kejati DKI Kembalikan Berkas Perkara Dugaan Pemerasan dengan Tersangka Firli Bahuri

Yang Pertama adalah surat pengunduran diri Firli tertanggal 22 Desember 2023, kemudian putusan Dewan Pengawas KPK soal pelanggaran etik.

Dan ketiga adalah pemberhentian pimpinan KPK yang ditetapkan melalui Keppres.

Firli yang telah mengajukan surat pengunduran pada 18 Desember lalu.

Dalam suratnya, Firli menyatakan tak ingin melanjutkan masa jabatannya hingga 2024.

Kemudian pada Rabu (27/12/2023), Dewan Pengawas KPK membacakan putusan etik terhadap Firli.

Baca juga: Takut Jadi Janda Lagi, Wanita di Pesanggarahan Tutup Mulut saat Anak Kandungnya Diperkosa Ayah Tiri

Hasilnya Firli dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku terkait tiga laporan yakni komunikasi dengan pihak berperkara yakni Syahrul Yasin Limpo, tidak jujur dalam mengisi LHKPN, hingga penyewaan rumah di Jalan Kertanegara nomor 46, Jakarta Selatan.

Dan atas pelanggaran etik tersebut, Dewas KPK menjatuhkan sanksi berat yakni meminta Firli untuk mengundurkan diri.

Dewas menilai tak ada hal yang meringankan sanksi terhadap Firli.

Sedangkan hal yang memberatkan, Dewas KPK menilai Firli tak mengakui perbuatannya, tak hadir dalam sidang etik
tanpa alasan meski dipanggil secara sah, dan memperlambat jalannya persidangan.

Firli pun dianggap tak memberikan contoh dalam pengimplementasikan kode etik sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

Kemudian proses penanganan dugaan pemerasan terhadap SYL oleh Firli hingga kini masih terus berjalan di Polda Metro Jaya.