PKS DKI Menolak Keras RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden,Taufik Zoelkifli: Mau jadi Diktator?

“Kalau ditunjuk itu, berarti kan menciderai demokrasi, menciderai hak pilih warga DKI sendiri,” ujar Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad pada Rabu (6/12/2023).

Baca juga: PDIP Protes Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Gilbert: Ide Neo Orba untuk Sentralistik

Riano mempertanyakan urgensi penunjukkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden.

Bahkan mekanisme pemilihan ini dianggap sebagai suatu langkah kemunduran dari sebuah sistem pemerintahan.

“Masak hak politik warga DKI dikebiri dengan Gubernur dan Wakil Gubernur nya ditunjuk, dan kita harus mundur ke belakang, sedangkan ke depan ini kan DKI tetap menjadi barometer,” kata mantan anggota DPRD DKI Jakarta (2019-2022) ini.

Baca juga: Langkah Perubahan KTP DKI jadi DKJ Ditolak, Pengamat: Tidak Ada Urgensi dan Boros Anggaran

Riano juga heran dengan mekanisme ini, karena pemilihan Ketua RT dan RW saja melalui pemilihan oleh warganya langsung.

Posisi Ketua RT dan RW bukan ditunjuk oleh Lurah selaku pembina kewilayahan di tingkat RT dan RW.

“Itu membuat sesuatu hal yang janggal ya, dan saya dari Bamus Betawi menolak. Jangan (sistem) kita mundur, mengkebiri, menciderai demokrasi yang sudah berjalan baik dengan kepala daerahnya ditunjuk,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.