PKS DKI Menolak Keras RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden,Taufik Zoelkifli: Mau jadi Diktator?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Soalnya draf tersebut mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk Presiden dengan memperhatikan usul DPRD.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik Zoelkifli (MTZ) menyinggung, pihak yang meloloskan RUU DKJ cenderung ingin menjadi diktator.

Mereka dianggap tak memperhatikan hak politik warga Jakarta yang dapat memilih kepala daerahnya sendiri secara langsung.

“Kalau Jakarta kembali penunjukan, itu kembali ke Orde Baru. Jadi sudah tidak ada semangat desentralisasi, mau jadi ada diktator gitu ya atau gimana?” ujar MTZ pada Rabu (6/12/2023).

Baca juga: Kubu AMIN Sindir Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Jubir: Sudah Dilakukan di Jakarta 

Menurut dia, para wakil rakyat di Parlemen Senayan, Jakarta Pusat harusnya menolak RUU DKJ tersebut. Mereka juga masih ada waktu untuk mempertahankan sistem Pilkada dalam mencari figur Gubernur dan Wakil Gubernur di Jakarta.

“Kan ini masih rancangan, kembalikan ke fungsi yang semula. Mudah-mudahan Fraksi PKS bisa menyuarakan dan mengembalikan ke kedudukan semula, dan fraksi lain juga saya mengharapkan, karena ini masalah mematikan demokrasi di Jakarta kalau seperti ini,” katanya.

MTZ mengatakan, sistem Pilkada di Jakarta tidak bisa disamakan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Adapun DIY, kata dia, merupakan daerah khusus yang mengadopsi kesultanan.

“Sedangkan daerah lain seperti Papua dan Aceh (kekhususan) misalkan, tetap ada Pilkada. Harus tetap ada hak demokrasi rakyat,” imbuh MTZ yang juga menjadi anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Dibanding Bangun IKN, Anies Akan Bangun Infrastruktur Terintegrasi di Kota-kota Pusat

Selain itu, kata dia, sistem Pilkada merupakan suatu bentuk semangat desentralisasi. Setelah sistem Orba tumbang, desentralisasi diberlakukan sehingga tiap-tiap daerah bisa mengurus urusnnya sendiri, sehingga pemerintah pusat bisa berkonsentrasi pada masalah yang lebih strategis.

“Jadi desentralisasi, tidak disentralkan (kewenangan dipusatkan) tapi dibagi-dibagi ke daerah, juga termasuk ke pemilihan kepala daerah, tergantung dengan masing-masing warga di sana.

Mereka maunya yang mana, yang lebih pantas untum memimpin daerahnya,” ungkapnya. 

Bamus Betawi Tuding RUU DKJ Kebiri Hak Politik Warga

Sebelumnya, Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menuding Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menciderai demokrasi.

Soalnya rancangan aturan itu memuat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ diangkat Presiden atas usul atau pendapat dari DPRD.

“Kalau ditunjuk itu, berarti kan menciderai demokrasi, menciderai hak pilih warga DKI sendiri,” ujar Ketua Umum Bamus Betawi Riano P. Ahmad pada Rabu (6/12/2023).

Baca juga: PDIP Protes Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Gilbert: Ide Neo Orba untuk Sentralistik

Riano mempertanyakan urgensi penunjukkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh Presiden.

Bahkan mekanisme pemilihan ini dianggap sebagai suatu langkah kemunduran dari sebuah sistem pemerintahan.

“Masak hak politik warga DKI dikebiri dengan Gubernur dan Wakil Gubernur nya ditunjuk, dan kita harus mundur ke belakang, sedangkan ke depan ini kan DKI tetap menjadi barometer,” kata mantan anggota DPRD DKI Jakarta (2019-2022) ini.

Baca juga: Langkah Perubahan KTP DKI jadi DKJ Ditolak, Pengamat: Tidak Ada Urgensi dan Boros Anggaran

Riano juga heran dengan mekanisme ini, karena pemilihan Ketua RT dan RW saja melalui pemilihan oleh warganya langsung.

Posisi Ketua RT dan RW bukan ditunjuk oleh Lurah selaku pembina kewilayahan di tingkat RT dan RW.

“Itu membuat sesuatu hal yang janggal ya, dan saya dari Bamus Betawi menolak. Jangan (sistem) kita mundur, mengkebiri, menciderai demokrasi yang sudah berjalan baik dengan kepala daerahnya ditunjuk,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.