Netralitas Pendamping Desa Diragukan, Presiden Jokowi Diminta Berikan Perhatian Serius

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Jelang Pemilu 2024, isu netralitas aparat negara menjadi perhatian. Hal ini karena mereka khawatir aparat negara akan dipakai untuk memenangkan kelompok tertentu.

Namun, banyak orang melupakan bahwa yang rawan dan lolos dari perhatian publik adalah para pendamping desa, yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di semua desa.

Ketua Koordinator Bala Gibran Jabodetabek Sebastian Sellor Pessa mengatakan bahwa instrumen seperti pendamping desa ini sangat rawan dipakai untuk kepentingan politik.

"Apalagi, para pendamping desa ini berada di desa yang sangat mudah mereka mempengaruhi aparat desa dan warga untuk kepentingan politik di 2024," ucapnya, berdasarkan keterangan, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Puan Maharani Isyaratkan akan Evaluasi Status Presiden Joko Widodo sebagai Kader PDI Perjuangan

Sebagaimana diketahui saat ini ada sekitar 35 ribu lebih tenaga pendamping desa yang tersebar di berbagai desa di seluruh Indonesia yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1,6 triliun.

Menurut Sebastian Sellor Pessa, jumlah tenaga pendamping desa dan anggaran yang dipakai dari APBN tersebut cukup besar dan ini menjadi rentan dipolitisasi jelang Pilpres 2024 dan Pileg 2024.

Keberadaan mereka dan nasib kontrak mereka sangat ditentukan oleh petinggi di Kementerian Desa. Karena itu, mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan posisi mereka.

Baca juga: Buronan Polisi RRC Ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakut, Pelaku Dibekuk Saat Main Bola di PIK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun didesak memberikan perhatian serius dan mengevaluasi posisi Menteri Desa yang saat ini dijabat oleh Abdul Halim Iskandar yang merupakan saudara kandung salah satu peserta Pilpres 2024.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam sebuah acara di Serang, Banten, beberapa lalu meminta para tenaga pendamping desa bersikap netral.

Netralitas pendamping desa ini ada aturannya tersendiri. Karena itu, ia meminta para tenaga pendamping desa yang tersebar di seluruh Indonesia agar bisa menjaga netralitas pada Pemilu 2024.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.