PDIP: Jangan Pura-pura, yang Berteriak Hentikan Drama Politik adalah Sang Sutradara

Salah satunya adalah momen ketika Jokowi mengundang tiga capres ke Istana. "Dan mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Netralitas itu mesti dijaga," kata Todung.

Baca juga: Ikuti Perintah Gus Dur, Cak Imin Bakal Pensiun dari Posisinya sebagai Ketua Umum PKB

Merespons hal tersebut Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, pihaknya juga sudah menerima aduan perihal temuan indikasi pelanggaran yang merugikan mereka.

"Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal pakta integritas Sorong. Yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas secara faktual.

Pak Menko Polhukam sekaligus Cawapres menyatakan bukan dibantah substansinya, dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi capres definitif.

Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April. Jadi jauh sebelum Agustus," kata Habiburokhman.

Habiburokhman kemudian mengungkit pencopotan baliho Prabowo yang terjadi di Jakarta Timur.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua bentuk pelanggaran bisa diartikan sebagai kecurangan.

"Kalau kita ngomong pelanggaran, oke mungkin saja berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi, kalau kita bilang kecurangan tentu itu tendensius. Kalau tendensius, ke mana tendensius?

Karena kekuasaan sekarang ini kan tersebar ke semua bagian, ada kementerian, ada kepala daerah, ada pejabat kepala daerah, ada pers," ujar Habiburokhman.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TPN Ganjar-Mahfud Sebut Potensi Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran: Tendensius"