PDIP: Jangan Pura-pura, yang Berteriak Hentikan Drama Politik adalah Sang Sutradara

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--PDI Perjuangan menduga ada stradara di balik semua drama politik yang terjadi pada beberapa bulan terakhir.

Uniknya, justru sang sutradara yang berteriak-teriak jangan ada drama Korea atau siniteron politik.

Hal tersebut disampaikan politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyoroti pihak yang menjadi sutradara di balik narasi drama politik yang terus berkembang.

Menurutnya semua yang terlibat dalam drama politik hanyalah para aktor yang digerakkan oleh sang sutradara.

Meski demikian Masinton enggan menyebut siapa stradara yang dimaksud.

"Ini pemain drama semua pak. Ada yang teriak jangan ada drama-drama, tapi lu nyutradarain. Nggak mau drama tapi lu nyutradarain, ya sama aja," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/11/2023)

Legislator Komisi XI DPR RI itu menilai rakyat sudah mengetahui permainan yang terjadi.

"Sudah, jangan pura-pura lagi drama-drama sok santun manipulatif.

Baca juga: VIDEO Ganjar Lari Pagi di Yogyakarta Sambil Nostalgia ke Kamar Kostnya

Pemimpin itu satunya kata dan perbuatan. Belaga ini seakan-akan kayak mau dizalimi udahlah, rakyat udah pada tahu. Kita harus akhiri kemunafikan ini ke berpura-puraan ini," imbuhnya seperti dilansir Tribunnews.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa konstelasi politik Pilpres sekarang ini terlalu banyak dramanya.

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara HUT ke-59 Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (6/11/2023).

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakor-nya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat," kata Jokowi.

Seharusnya kata Presiden yang dikedepankan dalam kontestasi Pilpres adalah pertarungan gagasan bukan malah pertarungan perasaan.

"Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide-ide bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita," kata Jokowi.

Namun Presiden tidak menjelaskan lebih jauh mengenai drama korea seperti apa yang dimaksud atau pertarungan perasaan seperti apa yang terjadi.

Jokowi enggan melanjutkan pernyataannya tersebut karena khawatir melebar kemana-mana

Baca juga: VIDEO Ganjar Temui Relawan dan Tim Pemenangan Daerah Yogyakarta, Bicara Lapangan Kerja

"Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana," kata Jokowi.

Potensi kecurangan

Secara terpisah Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis saat ini telah terlihat kasat mata potensi kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (15/11/2023) malam.

"Kalau kita bicara pemilu, kita tidak hanya bicara tentang hasil akhir. Kita bicara mengenai proses.

Proses itu mesti punya integritas. Tidak boleh proses itu ditelikung atau dikhianati," ujar Todung.

"Dalam konteks ini, kita bicara mengenai beberapa tahapan. Pilpres, pemilihan itu sendiri di day dan pasca pemilihan. Nah, di sini banyak sekali potensi kecurangan yang terjadi," imbuhnya.

Todung mencontohkan dua Wakil Menteri (Wamen) di kubu Prabowo-Gibran yang dikatakannya telah melakukan pelanggaran.

Dua Wamen yang dimaksud adalah Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Desa (Wamendes) Paiman Rahardjo.

Baca juga: Pantun Prabowo kepada Cak Imin Sinyal Koalisi di Putaran Kedua untuk Melawan Ganjar-Mahfud

Selain itu, Todung juga mempersoalkan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Hal itulah yang membuatnya merasa kecurangan Pemilu 2024 sudah dilakukan secara kasat mata.

"Menurut saya, tidak boleh menteri kampanye untuk partai atau calon-calon yang lain.

Nah, menurut saya, ini dua hal yang sangat kasat mata sudah diberitakan di media. Pada sisi lain, kita juga lihat ada pencopotan baliho-baliho di beberapa tempat," ujarnya.

"Nah buat saya ini kasat mata telanjang, potensi kecurangan itu akan kita lihat di mana-mana karena laporan akan masuk terus. Kita sudah dapat laporan cukup banyak," katanya lagi.

Kemudian, Todung mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan gestur yang baik untuk membuktikan dirinya netral di Pemilu 2024.

Salah satunya adalah momen ketika Jokowi mengundang tiga capres ke Istana. "Dan mengatakan bahwa tidak boleh ada intervensi. Netralitas itu mesti dijaga," kata Todung.

Baca juga: Ikuti Perintah Gus Dur, Cak Imin Bakal Pensiun dari Posisinya sebagai Ketua Umum PKB

Merespons hal tersebut Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan, pihaknya juga sudah menerima aduan perihal temuan indikasi pelanggaran yang merugikan mereka.

"Yang paling banyak sekarang ini yang viral adalah soal pakta integritas Sorong. Yang sampai saat ini bahkan tidak dibantah secara tegas secara faktual.

Pak Menko Polhukam sekaligus Cawapres menyatakan bukan dibantah substansinya, dibantah bahwa itu tanggal sekian Pak Ganjar belum menjadi capres definitif.

Walaupun kita tahu Pak Ganjar dideklarasikan April. Jadi jauh sebelum Agustus," kata Habiburokhman.

Habiburokhman kemudian mengungkit pencopotan baliho Prabowo yang terjadi di Jakarta Timur.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua bentuk pelanggaran bisa diartikan sebagai kecurangan.

"Kalau kita ngomong pelanggaran, oke mungkin saja berbeda dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi, kalau kita bilang kecurangan tentu itu tendensius. Kalau tendensius, ke mana tendensius?

Karena kekuasaan sekarang ini kan tersebar ke semua bagian, ada kementerian, ada kepala daerah, ada pejabat kepala daerah, ada pers," ujar Habiburokhman.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TPN Ganjar-Mahfud Sebut Potensi Kecurangan Pemilu 2024, TKN Prabowo-Gibran: Tendensius"