KPU DKI Mulai Pengadaan Surat Suara untuk Persiapan Logistik Tahap Dua

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik KPU DKI Jakarta Nelvia Gustina mengatakan menjelang penyelenggaraan Pemilu, pihaknya mulai melaksanakan pengadaan surat suara untuk persiapan logistik tahap dua.

"Kami telah melakukan administrasi daring (e-klik) untuk pengadaan logistik pemilu tahap dua untuk surat suara," jelas Nelvia, Kamis (16/11/2023).

Nelvia menyebut KPU DKI memiliki kewenangan melakukan pengadaan surat suara untuk DPD dan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga: Ucapan Megawati Soekarnoputri untuk Kaesang Pangarep Saat Momen Sungkem di KPU RI

"Total masing-masing jenis surat suara dihitung berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) per TPS ditambah dua persen untuk cadangan surat suara," jelasnya.

Diketahui, untuk surat suara DPRD DKI berjumlah 8.431.963 dan untuk DPD 8.431.897.

Pihaknya, kata dia, kini sedang dalam tahap administrasi daring (e-klik) yaitu penandatangan kontrak dengan penyedia yang kemudian akan segera dicetak.

Namun, untuk tanggal pasti pencetakan surat suara, Nelvia belum bisa memastikan namun diperkirakan dilakukan pada Desember 2023. 

Pemprov DKI Pinjamkan GOR 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal meminjamkan Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) yang ada di tingkat kecamatan untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Rencananya, GOR akan digunakan sebagai gudang logistik surat suara atau keperluan lain bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, semua GOR akan dipakai untuk menampung logistik KPU DKI Jakarta.

Kecuali, kata Andri, 11 GOR yang di beberapa wilayah karena sedang direnovasi.

“Iya semua GOR (dipakai) kecuali GOR yang ada revitalisasi, karena tahun ini ada 11 GOR. Pokoknya kami dukung habis buat kegiatan pemilu,” kata Andri usai rapat Rancangan APBD 2024 di Grand Cempaka Resort and Convention, Kabupaten Bogor pada Selasa (10/10/2023).

Menurut Andri, Dispora bersama KPU DKI sudah meninjau ke lokasi untuk mengecek kesiapan GOR sebagai gudang logistik.

Upaya itu dilakukan agar GOR betul-betul siap digunakan untuk menyimpan dokumen penting negara.

Baca juga: Eddy Hartono Sempat Nguping saat Firli Bahuri-SYL Ngobrol di GOR Badminton, Ini yang Dibicarakan

Baca juga: Legenda Bulutangkis Eddy Hartono Kisahkan Kronologi Pertemuan Firli Bahuri dan SYL di GOR Badminton

“Jadi kemarin itu kami sudah melakukan survei bersama dengan KPU. KPU itulah yang memang menentukan GOR-GOR yang bisa dipakai dan GOR yang tidak bisa dipakai,” jelas Andri.

Andri menuturkan bahwa setelah dicek nantinya KPU akan mengeluarkan surat keputusan atau rekomendasi untuk menggunakan GOR tersebut.

Sejauh ini, Andri tak ingat lokasi GOR yang kemungkinan bakal dipakai sebagai gudang logistik.

“Datanya di KPU, kami juga ada tapu saya nggak hafal, yang jelas ada 11 yang direvitalisasi total. Jadi bangun baru karena memang sudah rata, di timur (Jakarta Timur) satu paket ada empat GOR, di selatan (Jakarta Selatam) ada empat GOR dan di pusat (Jakarta Pusat) ada tiga GOR,” tutur Andri.

“Intinya gitu, GOR-GOR yang sudah layak dan sudah mendapat survei dari KPU dan sudah dinyatakan bisa ya kami akan gunakan,” ucap Andri.

Dalam kesempatan itu, Andri juga tak ingat jadwal tim KPU survei ke lokasi GOR di Jakarta.

Peninjauan itu dilakukan beberapa kali bersama Dispora selaku pengelola sarana olahraga milik Pemerintah DKI Jakarta itu.

“Untuk lokasi-lokasi kecamatan yang memang GOR tidak bisa untuk KPU termasuk yang Gor direvitalisasi, ya mereka akan koordinasi dengan SKPD lain misal dengan Dinas Pendidikan,” terang Andri.

“Contoh kegiatan pembangunan di Mampang, kan tidak mungkin Mampang tidak ada. Jadi nanti akan berkoordinasi dengan SKPD lain ada nggak aset-aset Pemprov yang bisa digunakan untuk logistik KPU,” papar Andri.

BERITA VIDEO: Korea Utara DUKUNG Hamas Serang Israel dan Disebut Beri Bantuan Pesawat Tempur Berdaya Ledak Tinggi

KPU DKI Tak Bisa Distribusikan Logistik Pemilu

Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Nelvia Gustina menyebut pihaknya mendistribusikan logistik Pemilu 2024, mulai Oktober ini.

Logistik yang akan didistribusikan mulai dari kotak suara, bilik suara, hingga tinta.

Namun, hal tersebut terkendala lantaran pihaknya harus memastikan terlebih dahulu kesiapan gudang penyimpanan yang ada di Kabupaten atau Kota.

Baca juga: KPU DKI Jakarta Mulai Distrbusi Logistik Pemilu pada Oktober 2024, Nelvia Gustina: Tidak Ada Kendala

"Logistik tahap satu yang dimulai Oktober sampai November nanti adalah kotak suara, bilik pemungutan suara dan tinta," ucap Nelvia saat dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (10/10/2023).

"Tetapi semuanya menunggu kesiapan gudang penerimaan awal di kabupaten/kota," imbuhnya.

"Jadi, sampai minggu ini belum kami distribusikan. Begitu gudang penerimaan awal siap bisa segera didistribusikan," tambahnya.

Menurut Nelvia, pihaknya berharap logistik Pemilu 2024 bisa didistribusikan di semua wilayah DKI Jakarta pada Oktober ini.

"Kami berharap secepatnya dalam bulan Oktober ini, lokasinya ada di masing-masing satuan kerjanya. Gudang penerimaan awal tersebar di enam kabupaten/kota," ucapnya.

Baca juga: KPU DKI Targetkan Gudang Logistik Pemilu 2024 Selesai Akhir Tahun

Sementara itu, KPU Provinsi DKI Jakarta menargetkan gudang logistik untuk tempat rekapituasi Pemilu Serentak 2024 selesai akhir tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata saat wawancara eksklusif bersama Warta Kota di Kantor KPU DKI Jakarta belum lama ini.

Wahyu mengatakan ibu kota memiliki perbedaan signifikan dengan provinsi lainnya, karena setiap kecamatan di DKI Jakarta memiliki banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca juga: KPU DKI Jakarta Butuh 50 Tempat Setara dengan GOR untuk Penyimpanan Logistik Pemilu 2024

"Jadi Jakarta itu berbeda dengan provinsi lainnya. Kalau provinsi yang lain mungkin satu kecamatan cuma ada 30 TPS, satu kecamatan ada misalnya 100 TPS atau 200 TPS," ucap Wahyu.

Sebagai contoh, Kecamatan Cakung memiliki 1.591 TPS, dan Kecamatan Cengkareng memiliki 1.569 TPS. Jumlah Pemilih Tetap (DPT) DKI mencapai 8.252.897.

"Jadi kami memerlukan tempat rekapitulasi yang cukup luas," tambah dia.

Pihaknya, kata dia, berencana menggunakan fasilitas pemerintah, seperti Gelanggang Olahraga (GOR) atau tempat serupa.

Di mana nantinya tempat tersebut digunakan untuk menampung kotak suara dari TPS dan melakukan rekapitulasi berjenjang, seperti yang dilakukan pada Pemilu 2019.

Namun, sejumlah GOR saat ini sedang dalam proses renovasi yang menjadi tantangan tersendiri.

"Makanya semenjak 2019 kemarin kami di DKI Jakarta itu menggunakan GOR. Sebenarnya untuk tempat rekapitulasi nah sekarang banyak GOR itu yang pertama sedang dirobohkan dan akan dibangun dan juga ada yang akan dibangun tetapi belum dirobohkan," jelas dia.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), kata dia, membantu pihaknya mencari lokasi-lokasi untuk menjadi tempat rekapitulasi.

"Kami optimis, Pemprov DKI itu support jadi kalaupun nanti ada GOR yang belum siap, nanti Pemprov DKI pasti akan membantu untuk mencari alternatif tempat untuk rekapitulasi itu," jelasnya.

Namun, aset Pemprov DKI Jakarta terbatas, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dinas-dinas yang memiliki fasilitas serupa dengan GOR.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News