Hadiri Rapat Pleno, Paman Gibran Tetap Umbar Senyum Ketika Foto Bersama Ketua MK Baru

Seruan mundur juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti hakim konstitusi periode 2003-2008, Maruarar Siahaan. 

Dirinya mengatakan, harusnya Anwar mengundurkan diri.

"Oleh karena itu barang kali ini agar efektif, kalau di shame culture di mana ada shame culture itu sudah tidak usah saya terjemahkan. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini," ujar Maruarar, Selasa (7/11/2023) malam.

Menurutnya, pemecatan itu memang bukan kewenangan MKMK.

"Karena sorry to say, Pak Anwar iparnya presiden. Yang mengeluarkan keputusan pemberhentian nanti ya Pak Presiden," ujar Maruarar.

Musni Umar: Secara Hukum Sah, Cacat Secara Moral dan Etik

Tak hanya Denny Indrayana, Sosiolog, Musni Umar pun menyoroti Anwar Usman, putusan 90 serta pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024.

Diakuinya, pencalonan Gibran telah sesuai hukum yang berlaku, merujuk putusan 90.

Hanya saja, menurutnya, pencalonan Gibran cacat dan tidak sah secara moral dan etik.

Mengingat putusan 90 dihasilkan dari pelanggaran kode etik berat yang dilakukan Anwar Usman.  

Baca juga: Viral, Ini Reaksi Cak Imin Ketika MKMK Putuskan Copot Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi

Baca juga: Anwar Usman Dicopot MKMK dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD Kecewa: Saya Sedih dan Malu

"Secara hukum sah Gibran Cawapres Prabowo, tetapi cacat dan tdk sah secara moral dan etik. Etika dan moral lebih tinggi kedudukannya daripada hukum," ungkap Musni Umar lewat status twitternya @musniumar pada Rabu (8/11/2023).

"Moral ditentukan oleh etika. Moral mengandung pengertian mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Sedangkan etika itu adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral tadi," jelasnya.

Tanggapan Bamsoet

Kontroversi dalam putusan 90 hingga pencopotan Anwar Usman dari Ketua MK ditanggapi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo.