Acara BP2MI Dibatalkan karena Hadirkan Ganjar, Benny Rhamdani Tegaskan Tak Ada Kepentingan Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut acara pembekalan terhadap 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) semulanya direncanakan digelar di gedung milik pemerintah.

Namun, Benny menyebut belakangan tidak jadi karena pihak pengelola gedung tiba-tiba melarang untuk menggunakannya.

Menurutnya, pihak pengelola gedung melarang karena BP2MI mengundang calon presiden (capres), Ganjar Pranowo.

Padahal, Benny menuturkan hingga Rabu (8/11/2023) pukul 19.00 WIB, belum ada perubahan.

"Tiba-tiba ada pembatalan dan menyebut karena alasannya kehadiran Pak Ganjar," kata Benny pada sela-sela pembekalan PMI di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).

Baca juga: Target Ambisius Annisa Pohan saat Bakar Semangat Para Srikandi, Demokrat Bisa Tembus 14 Persen Suara

Dia mengaku sempat menjelaskan kepada pihak pengelola jika pihaknya mengundang Ganjar tidak ada unsur politik.

Sebab, dalam beberapa acara BP2MI sebelum-sebelumnya mengundang tokoh politik seperti anggota DPR, menteri, ketua umum partai hingga kepala daerah.

"Jadi tidak ada unsur politik," ujar Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD ini.

Di sisi lain, Benny menegaskan Ganjar belum ditetapkan sebagai capres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Nah Itu yang saya sesalkan, itu artinya lembaga pemerintah tersebut politicing, itu yang membuat saya menyesal ya sehingga kita balik lagi ke sini dgn situasi yang memang tidak bisa menampung 1.500 (pekerja migran)," ucapnya.

Hanya saja, dia enggan menyebutkan gedung pemerintah yang dimaksud.

Baca juga: Politisi Senior PDIP: Jokowi yang Siapkan Nama Ganjar Pranowo untuk Jadi Presiden Selanjutnya

Ganjar Pranowo singgung situasi instan

Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri acara diskusi yang digelar Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia bertajuk 'Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri', hari ini, Selasa (7/11/2023).

Dalam diskusi tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut sebagian anak muda ternyata tak tertarik masuk partai politik (parpol) namun tertarik menjadi wali kota hingga presiden.

"Saya beraktivitas di politik ada unsur hobinya di situ. Karena waktu mahasiswa itu suasana anak mudanya membahana. Pada saat itu kami berpikir setiap kali kami demo selalu saja responsnya belum seperti yang kita inginkan, maka betul pilihan saya adalah masuk politik, masih PDI belum perjuangan pada saat itu," jelas suami Siti Atiqoh itu.

Baca juga: Partai Golkar Pastikan Siap Tampung Bobby Nasution Asalkan Mampu Penuhi Satu Syarat

Dia membeberkan alasannya masuk politik kepada anak muda. Namun, banyak yang tidak tertarik dengan parpol yang menurut Ganjar banyak catatan.

"Saya sampaikan pada anak-anak muda yang banyak sekali tidak tertarik pada partai politik karena wajah partai politik sering kali menjadi ya banyak catatan lah begitu. Tapi itu buat saya tantangan dan sebuah pilihan," tambahnya.

Dia sempat bertanya kepada anak muda tertarik atau tidak masuk parpol, ternyata banyak yang tidak tertarik.

Namun, saat ditanya tertarik atau tidak menjadi pejabat daerah ternyata banyak yang tertarik.

Baca juga: Denny Indrayana Beberkan Empat Kemungkinan Vonis Sidang Etik MKMK, Paman Gibran Terancam Dipecat

"Saat saya menyampaikan pada anak-anak muda apakah kamu tertarik pada partai politik untuk bergabung? Ternyata sebagian tidak. Tapi ketika saya tanya apakah kamu tertarik jadi bupati/wali kota, tertarik jadi gubernur, tertarik jadi presiden? Mereka tertarik," jelasnya.

Politikus partai berlambang banteng bermoncong putih itu mengatakan pilihan anak muda dalam berpolitik harus diterima dengan lapang.

Namun, penting bagi para senior untuk mengedukasi anak muda pentingnya berproses dalam berpolitik. 

Jokowi yang Siapkan Nama Ganjar Pranowo untuk Jadi Presiden

Politisi senior PDIP Panda Nababan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyiapkan sendiri Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI untuk Pilpres 2024.

Pembicaraan empat mata antara Panda Nababan dan Presiden Jokowi itu diungkap dalam Wawancara Eksklusif Tribunnews.com pada Senin (6/11/2023).

“Saya orang yang terlibat dengan beliau mempersiapkan merencanakan Ganjar jadi calon Presiden, dua tiga tahun lalu,” ungkap Panda Nababan.

Kata Panda Nababan, sekira dua tiga tahun lalu keduanya pernah berbicara empat mata.

Bahkan, Presiden Jokowi sendiri yang menyediakan waktu untuk Panda Nababan berbicara soal Presiden selanjutnya.

Panda mengungkapkan bahwa Jokowi lebih nyaman berbicara dengannya soal Presiden selanjutnya lantaran Panda Nababan tidak memiliki proyek apapun di pemerintah.

Pun Panda Nababan tidak memiliki jabatan politis seperti komisaris di BUMN. Bahkan, nama Ganjar Pranowo disodorkan langsung oleh Jokowi dalam obrolan empat mata tersebut.

“Waktu itu dia tanya, kira-kira siapa yang cocok, gimana mas Panda kalau Ganjar,” bebernya.

Baca juga: Soal Keputusan MKMK: Ganjar Pranowo Minta Rakyat Menilai, Denny Indrayana Sesalkan Jimly Asshiddiqie

Pembicaraan itu kata Panda berlangsung berkali-kali di Istana Negara.

Maka dari itu, Panda Nababan pun mengaku bingung dengan situasi saat ini. Pria asal Sumatra Utara itu mengaku masih mempelajari lagi sosok Jokowi yang sekarang dari yang dikenalnya dulu.

Diketahui di penghujung kepemimpinannya, keluarga Presiden Jokowi berpolemik dengan PDIP. Pasalnya putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Padahal, PDIP sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres Cawapres.

Baca juga: Suhartoyo Bantah Berambisi Jadi Ketua MK: Terpaksa Mau Dipilih karena Didorong Hakim Konstitusi Lain

Selain itu, putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep dan menantu Jokowi Bobby Nasution juga mantap mendukung Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024.

Drama PDIP dan keluarga Jokowi pun dipertontonkan di publik. Misalnya saja perihal PDIP yang menuding Gibran Rakabuming bermain playing victim lantaran enggan keluar dari partai saat memilih jadi Cawapres Prabowo Subianto.

TPN Ganjar Mahfud Ingatkan Netralitas

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD menyebut sejumlah peristiwa yang menunjukkan ketidaknetralan aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak.

Karena itu, aparat pemerintah diingatkan untuk tetap netral di Pemilu 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu tahun 2017.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya mencermati kecenderungan aparat pemerintah yang tidak netral khususnya dalam peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu.

"Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan Pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral," ucap Todung dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Todung mengatakan di samping UU Pemilu, ada 2 UU lainnya yakni UU ASN dan UU Pilkada yang mengatur netralitas ASN dalam Pemilu.

Video Baliho Ganjar Mahfud Diturunkan : 

Baca juga: Spanduk dan Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot, Warga Gianyar Cuek dengan Kedatangan Jokowi

Sanksinya pun diatur tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat hingga pidana.

"Berdasarkan itu, kami tidak akan segan-segan melaporkan pejabat negara dan ASN yang tidak netral dalam Pemilu kali ini," jelas dia.

Terhadap pejabat negara, kata Todung, jika ingin terlibat dalam Pilpres, sesuai aturan pejabat negara tersebut harus mengajukan cuti terlebih dulu.

Jika tidak, maka sesungguhnya pejabat negara itu sudah melanggar UU Pemilu.

"Beberapa waktu lalu viral video seorang wakil menteri yang kampanye untuk memilih kontestan tertentu di Pilpres. Saya kira sangat tidak etis seorang pejabat negara yang sedang tidak cuti menggunakan fasilitas negara kampanyekan kandidat tertentu. Harusnya ada sanksi tegas dari Bawasku soal ini," tandas Todung.

Sebelumnya, beberapa peristiwa yang menunjukkan ketidaknetralan aparat pemerintah pada Pemilu kali ini terjadi di beberapa daerah.

Baca juga: Jaga Netralitas ASN DKI Saat Pemilu 2024, Heru Budi Hartono Gertak Beri Sanksi

Misalnya, video Wakil Menteri Desa (Wamendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Paiman Raharjo yang sedang memimpin rapat pemenangan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. 

Masyarakat luas lantas mengkritik keras sikap Paiman yang dinilai mengarahkan ASN untuk tidak netral di Pilpres 2024.

Begitu pula dengan kejadian pencopotan Baliho gambar Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu.

Kejadian serupa terjadi di Kota Pasuruan di mana sejumlah personel kepolisian mendatangi sejumlah kantor partai politik di antaranya kantor PDI Perjuangan yang berada di Kecamatan Purworejo.

Berdasarkan kejadian itu, kata Todung, diperlukan ketegasan dari seorang Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024. Dan itu tidak bisa sekadar pernyataan di mulut tapi harus diikuti dengan tindakan.

Todung menjelaskan muncul fenomena double talk.

Baca juga: Hadiri Konsolidasi, FX Rudy Bakar Semangat Relawan se-Jateng Menangkan Ganjar-Mahfud Satu Putaran

Satu sisi bicara netralitas tapi tindakannya tidak netral atau membiarkan bawahannya melakukan hal yang tidak netral sehingga fenomena double talk ini berbahaya buat demokrasi dan bangsa.

"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik," jelas dia

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.