Sekjen Gerindra Heran Mengapa Baru Sekarang Cak Imin Berani Sebut Food Estate Program Gagal

Jika tak dilakukan, Cak Imin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus menerus di masa mendatang. Ia menegaskan hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan. 

PDIP juga kritik food estate

Sebelumnya, PDI Perjuangan juga menyerang kebijakan proyek lumbung pangan atau food estate yang digagas Presiden Joko Widodo sejak awal periode kedua pemerintahan.

Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, PDIP tegas mengatakan proyek lumbung pangan yang saat ini dikerjakan oleh pemerintah adalah bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal ini diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Baca juga: Prabowo Subianto Dinilai Sosok Paling Realistis dalam Melanjutkan Program Pemerintahan Joko Widodo

"Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto setelah penganugerahan rekor MURI kepada partainya di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), atas program pengobatan gratis yang berlangsung 218 hari.

Hasto menyampaikan politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik.

Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," lanjutnya.

Seperti dilansir Kompas.com. Presiden Joko Widodo menugaskan Kementerian Pertanian, yang dinakhodai politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Lalu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Baca juga: Golkar Diyakini Tidak Dapat Efek Elektoral Jika Merapat ke PDIP, Dukung Prabowo Subianto Bisa Gaspol

Jelang Pilpres 2024, Nasdem diketahui membentuk poros oposisi mengusung pencapresan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Prabowo juga membentuk koalisi gemuk tandingan di luar PDIP, bersama PKB, Golkar, dan PAN, untuk pencapresan dirinya sebagai suksesor Jokowi.

Saat ini PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo hanya bekerja sama dengan PPP, dan dua partai non-parlemen Perindo dan Hanura.

Pada Pemilu 2019 lalu PDIP memperoleh 22,26 persen suara sementara PPP hanya mendapat 3,30 persen suara