Polusi Udara, Dua Pabrik Kelapa Sawit Kena Sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

Yakni pada pagi hari pukul 09.00 WIB, dan siang hari sekira pukul 13.00 WIB.

"Total pemasangan itu 18, terus dioperasikan satu hari dua kali di pagi hari pukul 9 dan di siang hari pukul 1 siang, sesuai dengan jadwal yang ditentukan," katanya.

Pemasangan water mist ini lanjut Martiza, sudah dilakukan Apartemen Kalibata City, sejak minggu lalu.

Martiza mengatakan, Water mist tersebut akan terus dioperasikan dan dikelola, hingga nantinya direview, dalam beberapa hari ke depan.

"Mungkin itu tindak lanjut, saat ini kita lakukan dulu penyediaan dan pengelolaan watermistnya, nanti beberapa hari ke depan kita akan review," ungkapnya.

Adapun kapasitas air yang digunakan dalam pengoperasian water mist di Apartemen Kalibata City, yakni 90 liter per sesi.

"Kita pakai drum yang 90 liter per sesi, kalau dua sesi berarti 180 liter," ujar Martiza.

Desak Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Polusi Udara di Ibu Kota sebagai Bencana

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah DKI Jakarta agar menetapkan status polusi udara di Jakarta sebagai bencana.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan saat rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perubahan APBD 2023, Rabu (13/9/2023).

“Kami meminta perlu adanya tindakan nyatar dari Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan program penanggulangan pencemaran udara sebagai isu prioritas. Jika memungkinkan, polusi udara dapat ditetapkan sebagai bencana,” kata August pada Rabu (13/9/2023).

August mengatakan, PSI meminta DKI untuk dapat serius menanggulangi kasus pencemaran udara yang terus melanda Jakarta.

Kualitas udara di Kota Jakarta kerap menjadi yang terburuk dibandingkan kota-kota lain di dunia, bukan hanya di 2023 saja hal ini terjadi.

“Namun isu polusi udara kerap muncul dari tahun ke tahun tanpa ada program berarti,” ucap anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Menurut dia, PSI menemukan dalam dokumen Perubahan APBD 2023, bahwa anggaran untuk program pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup justru diturunkan.