Ganjar Pranowo Minta Pemerintah Bereskan Konflik di Rempang: Jangan lama-lama, Panggil Aktornya!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batan, Provinsi Kepulauan Riau.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu khawatir jika terlalu lama, akan menjadi preseden buruk di masa mendatang.

“Jangan lama-lama, apalagi aparatur ya mesti bisa menyelesaikan selesaikan itu dengan sangat cepat. Kalau itu tidak bisa diselesaikan maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain,” kata Ganjar.

Hal itu diungkapkan Ganjar usai Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia bertajuk ‘Ganjar Jawab Tantangan Masa Depan Indonesia’ di The Ballroom XXI Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Ahad pada (17/9/2023). Kata dia, pemerintah harus membuka persoalan itu dengan lebar dan mencari solusinya.

“Mesti diselesaikan akar persoalannya, dibuka begitu dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya di sana, ada pengelolanya gitu ya. Saya kira lebih cepat ya,” paparnya.

Menurut dia, pemerintah pusat bisa saja menghentikan sementara rencana relokasi permukiman warga.

Selama proses dihentikan, pemerintah dapat melakukan investigasi persoalan itu agar menemukan titik terang.

“Ya semua bisa dilakukan maka panggil saja. Semuanya bisa dilakukan, apapun kebijakannya segera panggil mereka, jangan terlalu lama termasuk representasi dari masyarakat karena mesti kita dengarkan juga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, bentrokan pecah antara warga dengan aparat gabungan TNI-Polri dan Ditpam BP Batam pada Kamis (7/9/2023) lalu.

Gesekan itu terjadi imbas perkara sengketa lahan di Pulau Rempang.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara BP Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Perkara ini bermula saat pemerintah mengundang investor untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk di Pulau Rempang.

“Jadi di (Pulau) Rempang itu begini. Pada tahun 2001 pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman, 2002 juga diumumkan, siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil,” jelas Mahfud dikutip dari Kompas.com.

Hal itu dijabarkan Mahfud dalam acara ‘Ngaji Politik Kebangsaan Menko Polhukam RI bersama Pengasuh Pondok Pesantren se-wilayah Mataraman Jawa Timur’ di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023) sore.

Menurut Mahfud, saat itu pemerintah mengundang investor karena melihat banyak pulau terluar yang potensinya belum tergarap secara maksimal. “Karena itu (pulau-pulau terluar) tidak dimanfaatkan, ada penduduknya tapi tidak produktif, siapa yang mau berinvestasi menjadi daerah industri, daerah wisata atau apa,” sebut Mahfud.

Mulanya, kata Mahfud, tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut. Hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur Elok Graha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City.