Muncul Isu Poros Baru PPP-Demokrat, Musni Umar: Jika Terbujuk Rayu, Publik Menuduh PKS Sudah Dibeli

WARTAKOTALIVE.COM, JKARTA - Isu terbentuknya poros baru kian mengemuka jelang penetapan Capres-Cawapres 2024 pada Oktober 2023 mendatang.

Sebut saja Partai Demokrat yang merasa dikhianati koalisi pendukung Anies Baswedan.

Lalu Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang rekomendasi bakal cawapres nya Sandiaga Uno tak kunjung dijadikan pendamping Ganjar oleh PDI-P

Serta PKS yang belum absolut mendukung Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Koalisi Perubahan.

Dari kondisi-kondisi tadi, Partai Demokrat tak menampik kemungkinan munculnya poros koalisi baru.

Lain halnya dengan PPP, kendati belum ada kepastian dari PDI-P, partai berlambang Ka'bah ini menyatakan masih menghormati proses politik dimana nama Sandiaga Uno diusung PPP sebagai bakal cawapres pendamping ganjar.

Sedangkan PKS, seperti yang kita tahu masih menunggu hasil Musyawarah Majelis Syuro partai untuk menerima Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.

Baca juga: Musni Umar: Allah Beri Pertolongan Lewat Surya Paloh, Gus Imin dan PKB Masuk Koalisi Perubahan

Baca juga: Diskusi Kebangsaan Rocky Gerung di Sleman Memanas, Refli Harun Sampai Kena Timpuk Air Mineral

Sementara itu, analisis politik yang muncul menyatakan poros koalisi baru yang mungkin diinisiasi Partai Demokrat, PPP dan PKS akan sulit terwujud.

Semakin banyak pasangan capres-cawapres, akan menguntungkan rakyat.

Namun, langkah rasional sedang dibicarakan PPP, PKS, dan Demokrat agar poros koalisi baru tak jadi sekedar riwayat.

Terkait hal tersebut, Sosiolog Musni Umar lewat status twitternya @musniumar pada Jumat (8/9/2023) berpendapat.

Dirinya berharap PKS tetap istiqomah dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Capres-Cawapres, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Sebab, apabila terbujuk rayu dan bergabung dengan PPP dan Demokrat, PKS akan mengalami kesulitan dalam Pemilu 2024 mendatang.

PKS menurutnya akan dicap sebagai partai yang sudah dibeli oleh masyarakat. 
 
"Saya berharap PKS istiqamah dukung Anies dlm koalisi perubahan. Jika terbujuk rayu, resikonya PKS bisa berdarah-darah dlm pemilu karena publik akan menuduh PKS sudah dibeli," tulis Musni Umar.

Jawaban Sandiaga Uno Soal Poros Baru

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara soal isu lahirnya poros baru pasca penetapan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Bacawapres Anies Baswedan.

Poros baru tersebut diproyeksi akan dipunggawai Partai Demokrat pasca hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Menurutnya, rangkaian peristiwa itu merupakan bagian dari dinamika politik.

Sebab, tarik menarik dukungan adalah hal yang umum terjadi dalam kontestasi demokrasi.

Hal terpenting yang harus digarisbawahi menurutnya menjaga sejuknya suhu politik.

Karena senyatanya, Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang harus disambut dengan riang gembira.

"Saya membaca berita dan tentunya sebagai bagian daripada kontestasi demokrasi, setiap dinamika politik ini tentunya kita sikapi dengan penuh kebijaksanaan," ungkap Sandiaga Uno.

Baca juga: Goda Sandiaga Uno, Yenny Wahid Lempar Pantun: Percuma Bareng Kalau Nggak Bisa Berkoalisi

Baca juga: Ketika SBY dan Demokrat Meradang hingga Sebut Anies Pengkhianat, Cak Imin Santai Posting Meme Kocak

"Kita akan terus kita berhadapan dengan dinamika, tapi kami yakin kontestasi demokrasi ini kan harus disambut dengan riang gembira. Sebetulnya ini sebuah perhelatan pesta demokrasi, jadi harus juga kita bersuka cita menanggapi setiap perkembangan," jelasnya.

Dinamika politik yang terjadi menurutnya akan melahirkan gagasan dan pemikiran baru.

Oleh karena itu, PPP tetap terbuka dengan kerjasama politik dengan partai politik lainnya dalam konsep percepatan pembangunan bersama PDIP.

"Dalam membangun bangsa yang sangat besar, dengan 17.000 pulau, kita harus lebih banyak merangkul semua elemen bangsa untuk bekerjasama. Dan saya membuka komunikasi politik, tapi tentunya dalam komitmen kita, karena PPP itu partai yang taat azas, kita sekarang sudah terikat dengan kerjasama politik dengan PDIP," ungkap Sandiaga Uno.

"Jadi saya ingin mengajak semua pihak untuk bekerjasama, dan semua ini sudah saya sampaikan secara terang benderang, secara terbuka kepada media langkah-langkah yang harus kita lakukan," bebernya.

"Tapi tentunya sekarang dalam situasi seperti ini saya teringat pesan dari El Corona menyampaikan 'Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkanlah dulu airnya sebening kaca'. Jadi kita tenang, kita tidak terburu-buru, semuanya kita tanggapi dengan penuh kearifan," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga Uno menilai dunia politik penuh dengan dinamika.

Oleh karena itu, hal terpenting dari kontestasi demokrasi adalah menjaga situasi politik tetap sejuk dan damai.

Sehingga, Pemilu 2024 membawa berkah, menggerakkan roda perekonomian dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.

"Ya memang politik itu penuh dinamika dan pasti ini situasi yang sudah banyak diduga dan saya meyakini bahwa makin banyak situasi yang cair ke depan," ungkap Sandiaga Uno di MNC Tower, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023).

"Oleh karena itu, kami akan fokus melayani masyarakat, saya akan fokus kepada percepatan pembangunan yang berpusat di ekonomi," jelasnya.

Terkait perkembangan politik di kubu PPP, Sandiaga Uno mengungkapkan pihaknya tetap istiqomah dengan kerjasama politik dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Ini Sikap Prabowo Ketika Tahu Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Baca juga: Cak Imin Dipilih Surya Paloh Jadi Cawapres Anies, Bagaimana Nasib Susi Pudjiastuti?

Lewat konsep percepatan pembangunan dengan mengusung ekonomi hijau, dirinya meyakini koalisi PPP-PDIP mampu menghadirkan solusi atas permasalahan masyarakat.

"Seperti tadi Pak Mardiono sampaikan bahwa PPP ini partai yang taat azas, kita sudah terikat perjanjian politik dengan PDIP, kita ke depan akan pastikan kontribusi kita di ekonomi hijau yang menghadirkan harga-harga murah, kerja mudah dan Insya Allah hidup berkah. Itu yang akan menjadi fokus kita," ungkap Sandiaga Uno.

"Kalau pergerakan partai-partai, pasti ini akan terus terjadi, tapi kalau kita fokus kepada rakyat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mudah-mudahan kita bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat," jelasnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, meski PPP terikat kontrak politik dengan PDIP, pihaknya masih terbuka dengan adanya peluang kerjasama.

Karena menurutnya, semua peluang harus diupayakan untuk bersama membangun bangsa.

"Semua peluang untuk membangun negeri bersama harus kita tempuh, karena negeri ini sangat luas, dan jati diri bangsa kita itu gotong royong. Jadi demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila yang intinya itu bisa menghimpun yang terbaik dimiliki bangsa untuk membangun bersama-sama, itu yang akan kami kolaborasikan," tutupnya.

AHY Terbuka dengan Kerjasama Politik

Pascahengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan buat Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya kini membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain.

Namun demikian, Demokrat akan tetap berpolitik mengusung cita-cita perubahan dan perbaikan.

“Mari kita buka lembaran baru ke depan kita harus segera move on. Hari ini, kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang peluang baik di depan,” tutur AHY.

Lantas, ke mana dukungan Demokrat akan berlabuh?

Selain Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies-Muhaimin sebagai bakal capres-cawapres, ada dua koalisi partai politik (parpol) lain yang telah mendeklarasikan jagoan masing-masing.

PDI Perjuangan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Pencapresan Ganjar mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua parpol non Parlemen, Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Sementara, Partai Gerindra menjagokan ketua umumnya, Prabowo Subianto, dengan dukungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta parpol non Parlemen, Partai Bulan Bintang (PBB).

Keempatnya membentuk Koalisi Indonesia Maju.

Sebelum Muhaimin Iskandar jadi bakal cawapres Anies, PKB juga tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo.

Malahan, PKB jadi partai pertama yang menyatakan dukungan buat Menteri Pertahanan itu maju jadi calon RI-1.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, pascahengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Demokrat berpeluang merapat ke koalisi PDI-P atau Gerindra.

Baik koalisi PDI-P maupun koalisi Gerindra diprediksi gerak cepat melakukan pendekatan ke partai bintang mercy itu.

“Ini akan menjadi peluang yang baik bagi PDI-P untuk merangkul Partai Demorkat untuk memperkuat pencapresan Ganjar Pranowo,” kata Umam dikutip dari Kompas.com, Sabtu (2/9/2023).

“Di sisi lain, Prabowo yang baru saja kehilangan PKB tentu juga berusaha mendekati Demokrat dan PKS yang jelas-jelas punya sejarah dukungan dalam pilpres sebelumnya,” tuturnya.

Sementara, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, berpendapat, Demokrat lebih diuntungkan jika bergabung dengan koalisi PDI-P untuk mendukung Ganjar.

Menurut Ari, tidak mustahil menyatukan PDI-P dan Demokrat dalam satu koalisi.

Apalagi, kedua partai sempat mesra beberapa waktu lalu.

Itu dibuktikan dari pertemuan AHY dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, juga wacana pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

AHY pun sempat disebut Puan sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Ganjar.

Memang, hal itu belum tentu terwujud jika Demokrat merapat ke PDI-P. Namun, jika Ganjar menang, setidaknya, AHY punya peluang besar dipilih jadi menteri.

“Andaikan Ganjar terpilih sebagai presiden, AHY adalah kandidat menteri yang potensial,” ujar Ari pada Minggu (3/9/2023).

Sebaliknya, lanjut Ari, Demokrat disebut tak akan mendulang banyak keuntungan jika bergabung ke koalisi pendukung Prabowo.

Apalagi, sejak lama nama Menteri BUMN Erick Thohir digadang-gadang jadi calon pendamping Menteri Pertahanan itu.

“Jika Demokrat masuk dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN dan PBB, maka peran Demokrat akan dinihilkan pula oleh Prabowo atau Golkar serta PAN,” katanya.

Meski begitu, menurut Ari, terbuka pula peluang Demokrat membentuk poros politik baru.

Menurutnya, kemungkinan itu bergantung dari cawapres yang kelak ditunjuk untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

Hingga kini, Ganjar belum mengumumkan nama calon pendamping.

Namun, PPP yang berkoalisi dengan PDI-P telah menyodorkan nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno, sebagai calon RI-2.

Ari memprediksi, jika Sandiaga dipilih jadi cawapres Ganjar, maka, hanya ada tiga poros politik.

Ketiganya yakni, koalisi PDI-P yang mengusung Ganjar, koalisi Partai Gerindra yang menjagokan Prabowo Subianto, dan koalisi Nasdem-PKB yang mencalonkan Anies Muhaimin.

Namun, seandainya bukan Sandiaga yang jadi rekan duet Ganjar, PPP diprediksi hengkang dari koalisi PDI-P dan membentuk poros baru.

“Bisa 3 pasang andai Sandiaga Uno dipilih mendampingi Ganjar, tetapi bisa menjadi 4 pasang andai Ganjar tidak memilih Sandiaga,” ujarnya.

Ari menduga, PPP akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung Sandiaga dan AHY sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kemungkinan itu dinilai terbuka lebar, apalagi belum lama ini sempat muncul kabar duet Sandiaga-AHY.

“Artinya akan muncul koalisi baru antara Demokrat, PPP, dan PKS yang menyodorkan nama Sandiaga Uno dan AHY,” katanya.

Jika PPP dan Demokrat membentuk koalisi baru, lanjut Ari, ada kemungkinan PDI-P berjuang seorang diri untuk mengusung Ganjar sebagai capres.

Hal ini memungkinkan mengingat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut menjadi satu-satunya yang memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, sehingga dapat mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.

“Tapi suara PDI-P ditambah Perindo dan Hanura di raihan suara Pemilu 2019 sudah lebih dari cukup,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2019.

Penetapan perolehan suara dan jumlah kursi di DPR 2019-2024 itu dilakukan di kantor KPU pusat, Sabtu (31//8/2019).

Berdasarkan penghitungan KPU, jumlah total suara sah Pileg 2019 untuk pemilihan anggota DPR adalah 139.970.810 suara.

Berikut perolehan suara 16 partai politik diurutkan berdasarkan perolehan kursi terbanyak:

1. PDI-P: 128 kursi Jumlah suara: 27.503.961 (19,33 persen) Status: Memenuhi ambang batas

2. Golkar: 85 kursi Jumlah suara: 17.229.789 (12,31 persen) Status: Memenuhi ambang batas

3. Gerindra: 78 kursi Jumlah suara: 17.596.839 (12,57 persen) Status: Memenuhi ambang batas

4. Nasdem: 59 kursi Jumlah suara: 12.661.792 (9,05 persen) Status: Memenuhi ambang batas

5. PKB: 58 kursi Jumlah suara: 13.570.970 (9,69 persen) Status: Memenuhi ambang batas

6. Demokrat: 54 kursi Jumlah suara: 10.876.057 (7,77 persen) Status: Memenuhi ambang batas

7. PKS: 50 kursi Jumlah suara: 11.493.663 (8,21 persen) Status: Memenuhi ambang batas

8. PAN: 44 kursi Jumlah suara: 9.572.623 (6,84 persen) Status: Memenuhi ambang batas

9. PPP: 19 kursi Jumlah suara: 6.323.147 (4,52 persen) Status: Memenuhi ambang batas

10. Berkarya: 0 kursi Jumlah suara: 2.902.495 (2,09 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas

11. PSI: 0 kursi Jumlah suara: 2.650.361(1,85 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas

12. Hanura: 0 kursi Jumlah suara: 2.161.507 (1,54 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas

13. PBB: 0 kursi Jumlah suara: 1.990.848 (0,79 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas

14. Perindo: 0 kursi Jumlah suara: 3.738.320 (2,07 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas

15. PKPI: 0 kursi Jumlah suara: 312.775 (0,22 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas

16. Garuda: 0 kursi Jumlah suara: 702.536 (0,5 persen) Status: Tidak memenuhi ambang batas