Jansen Blak-blakan Soal PKB dan Cak Imin, Sebut NasDem Tabrak Semua Prosedur dan Etika

Mereka mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan.

Partai Demokrat pun menyatakan telah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Pernyataan SBY rupanya berbanding terbalik dengan kesaksian Anies Baswedan.

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu mengaku sudah meminta agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Cak Imin masuk dalam koalisi sejak Juni 2023.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara 'Mata Najwa' yang ditayangkan di kanal Youtube Najwa Shihab, Senin (4/9/2023) malam.

Baca juga: Musni Umar: Kalau Muhaimin Menolak Jadi Cawapres Anies, Diduga Tidak Akan Jadi Target Penyelidikan

Baca juga: Bukan Menghindar, Ini Alasan Cak Imin Mangkir dari Panggilan KPK Soal Kasus Dugaan Korupsi Kemenaker

Dikutip dari Kompas.com, Anies mengakui proses pemilihan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) relatif cepat.

"Sebenarnya obrolan tentang ini semua memang waktunya berjalan relatif cepat, itu memang betul," kata Anies.

Namun, kata Anies, harapan agar PKB bergabung dalam Koalisi Perbuhan bukan terjadi hitungan hari, melainkan sudah lama dijajaki oleh partai koalisi.

"Walaupun mengenai harapan mengundang PKB sudah lama, bulan Juni saya pernah sampaikan kepada Demokrat maupun Nasdem, bahwa kita perlu mengajak PKB, tapi belum pernah ada tanda-tanda setelah itu," imbuh dia.

"Tapi mengenai proses (penetapan bacawapres) kemarin itu cukup singkat," kata Anies.

Ucapan Anies disambut oleh Cak Imin yang mengatakan cukup terkejut atas tawaran cawapres itu.

Dia juga menilai proses penentuan dirinya sebagai cawapres Anies berjalan begitu cepat, meskipun untuk saling mengenal mereka sudah cukup lama.

"Sebetulnya mengejutkan dan itu jalan Tuhan yang diambil begitu cepat sekali," imbuh dia.

"Meskipun secara perkenalan, komunikasi sudah sangat lama, sejak mahasiswa kita juga sudah bareng-bareng. Keputusannya itu yang sangat cepat dan saya juga tidak menyangka secepat ini jalan Tuhan untuk mengambil keputusan," pungkas Cak Imin.

SBY Mengaku Terkejut: Tidak Pernah Kita Bayangkan Ini Akan Terjadi

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, pengkhianatan yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan terhadap Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat mengejutkan.

SBY mengaku tidak pernah menyangka peristiwa ini akan terjadi.

Dia pun mengumpulkan petinggi Demokrat untuk melakukan rapat darurat.

"Pertemuan Majelis Tinggi Partai ini sangat penting. Ini sebuah emergency meeting karena terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan dan tidak pernah kita bayangkan ini akan terjadi," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat pada Jumat (1/9/2023).

SBY menyampaikan, Demokrat harus menyikapi dan merespons perkembangan tersebut, yakni soal Anies menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

Sebab, berdasarkan AD/ART partai, Majelis Tinggi Partai Demokrat berwenang menentukan Demokrat berkoalisi dengan partai mana dalam pilpres, sekaligus juga menentukan siapa capres dan cawapres yang hendak diusung.

"Oleh karena itu tepat kalau kita segera mengambil sikap dan merespons apa yang terjadi 3-4 hari lalu itu," kata dia.

SBY Akui Telah Diingatkan

SBY mengatakan, dirinya sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah teman sebelum memutuskan mendukung Anies Baswedan dan bekerja sama dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

SBY mengatakan, teman-temannya itu bertanya apakah dirinya benar-benar percaya kepada mereka atau tidak.

"Sebenarnya beberapa teman sudah mengingatkan saya, agak lama. Baik dari kalangan kader Demokrat, maupun dari luar Demokrat. Begini, 'Pak SBY, Pak SBY benar-benar percaya kepada orang itu? Atau kepada orang-orang itu?'" ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

SBY lantas mengatakan, saat itu dirinya berprasangka baik kepada orang-orang yang bekerja sama dengan Demokrat, sehingga menaruh kepercayaan penuh.

Mendengar jawaban SBY, teman-temannya menyebut yang terpenting mereka sudah memberikan peringatan. Ternyata, setelah peristiwa pengkhianatan Partai Nasdem dan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, SBY menilai perkataan teman-temannya itu benar.

"Nah, kalau saya ingat kembali, yang diingatkan teman-teman itu lebih dari satu, keputusan sepihak kemarin itu, saya boleh katakan, keputusan gelap seperti itu, tidak sesuai rules, kesepakatan, ternyata barangkali mengandungi kebenaran," katanya.

SBY mengatakan, Demokrat memang mengambil keputusan yang salah kali ini. Tetapi, mereka tetap belajar. Ia pun berharap Demokrat tidak mengambil keputusan yang salah lagi ke depannya.

"Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita juga tidak kalah nantinya," ujar SBY.

AHY Maafkan Anies

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya memaafkan pihak-pihak yang telah menyakiti partainya.

Kemudian, AHY juga memberikan selamat kepada Bakal Calon Presiden Anies Baswedan dan Bakal Calon Wakil Presiden Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023)

"Saya mengucapkan selamat kepada bapak Anies Rasyid Baswedan dan bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres 2024 ke depan. Semoga sukses," tutur AHY.

Diketahui, Anies Baswedan bersama Cak Imin atau disebut (Amin) telah deklarasikan sebagai Bakal Calon Presiden (Capres) dan Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (2/9/2023) sore.

Sebagai informasi, Majelis Tinggi Partai (MTP) menggelar rapat dengan Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kediaman SBY, di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023).

Adapun rapat tersebut digelar oleh MTP Demokrat, sebagai tindak lanjut adanya wacana duet Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk maju di Pilpres 2024.

Usai menggelar rapat, Sekretaris MTP Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, bahwa hasil dari rapat memutuskan untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan.

Hal tersebut disampaikan oleh Andi Mallarangeng di Kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2023) malam.

"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024," ucap Andi.

Tak hanya melepas dukungan, bahwa Partai Demokrat juga tidak lagi bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Nasdem dan PKS.

"Kedua partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," ujar Andi.

"Demikian dua keputusan rapat MTP yang berlangsung di Cikeas," lanjutnya.

Sebelumnya, Andi menyebut, ada kemungkinan posisi Partai Demokrat untuk meninggalkan koalisi yang digagas bersama NasDem dan PKS itu.

"Ya kalau kader Demokrat tidak mau lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati kita," ujar Andi.

Hanya saja, saat ini rapat MTP yang akan mengeluarkan hasil soal posisi Demokrat itu belum dilaksanakan.

Sebab, keputusan atau kewenangan tersebut berada dalam ranah MTP Demokrat.

"Harus tidak lagi bersama atau dengan koalisi perubahan dan persatuan itu, itu adalah keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat," imbuhnya.

Musni Umar Bantah Tudingan 'Pengkhianat' Partai Demokrat, Sebut Anies Tak Berdaya

Pernyataan SBY merujuk keputusan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Partai Demokrat menyebut Anies sebagai pengkhianat.

Alasannya, Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) senyatanya telah menyodorkan bacawapres, yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Anies sendiri secara terbuka menerima AHY sebagai bacapresnya. 

Namun, tanpa berkomunikasi dengan partai koalisi, Surya Paloh secara sepihak menetapkan Cak Imin menjadi bacawapres Anies.

Akibatnya, penolakan kader Partai Demokrat di sejumlah wilayah Nusantara pun secara masif terjadi.

Mereka mencopot spanduk Anies Baswedan dan mengancam akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Terkait hal tersebut, Sosiolog, Musni Umar angkat bicara.

Baca juga: Kisah Korban PINPRI, Akui Kehilangan Kerja hingga Nyaris Akhiri Hidup karena Diteror Debt Collector

Baca juga: 50 Hari Jelang Pendaftaran, Sandiaga Bocorkan Hasil Pertemuan Mardiono-Megawati Soal Cawapres Ganjar

Menurutnya, dinamika politik yang terjadi dipicu ketetapan presidential threshold saat ini.

Sebab, apabila presidential threshold tidak diberlakukan, siapa saja katanya bisa maju sebagai Capres-Cawapres. 

"Saya menyaksikan dinamika politik yang begitu tinggi menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024, dan ini terjadi karena adanya presidential threshold 20 persen, kalau saja tidak ada ini maka AHY bisa jadi calon presiden, Muhaimin Iskandar bisa jadi calon presiden, Anies bisa jadi calon presiden. Begitu pula Prabowo, Airlangga dan lain-lain, jadi banyak calon presiden," ungkapnya dalam Youtube Musni Umar pada Jumat (1/9/2023).

"Tetapi dengan adanya pembatasan bahwa yang boleh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, mana kala didukung oleh 20 persen perolehan suara DPR RI dan jika tidak salah 25 persen dari jumlah suara dalam Pemilu 2019 dan masalah ini yang menjadi persoalan sekarang ini ketika antara satu dengan yang lain saling berebut, saling menyandera, kemudian menimbulkan satu persoalan yang tidak mudah hingga Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas, dibentuk dengan tiga partai, yaitu partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS," bebebrnya.

Merujuk keputusan Surya Paloh sebagai pengusung pertama Anies Baswedan, dirinya mencoba membaca strategi pemenangan Partai NasDem.

Menurutnya, langkah yang diambil Surya Paloh dengan memilih Cak Imin ketimbang AHY berasal dari basis suara.

Cak Imin lebih dipilih karena berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki suara yang sangat besar.

"Inilah yang kemudian ada dinamika politik, tentu melihat peluang-peluang bagaimana memenangkan pertarungan ini (Pilpres 2024). Nah, untuk memenangkan pertarungan tidak hanya Calon Presiden, tapi juga Calon Wakil Presiden harus bisa memberikan kontribusi yang besar dalam rangka pemenangan pemilihan presiden 2024," ungkap Musni Umar.

"Nah pada tataran inilah mungkin Surya Paloh melihat bahwa dari kalangan Nahdiyin, setidaknya Partai Kebangkitan Bangsa perlu ditarik ke dalam Koalisi Perubahan untuk memenangkan pertarungan," jelasnya.

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Ini Sikap Prabowo Ketika Tahu Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies

Baca juga: Gara-gara Bantu Bandar PINPRI, Ketua HIMA FEB UMJ Ikut Viral, Warga: Ada Dugaan Modal dari HIMA

Namun, keputusan yang diambil tanpa kesepakatan partai koalisi memicu pertentangan dari Partai Demokrat.

Partai Demokrat merasa dikhianati. 

Meskipun dalam waktu yang berdekatan, Partai Demokrat kini diisukan tengah melakukan penjajakan politik bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bahkan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Salahuddin Uno katanya hendak menarik Pratai Demokrat dan PKS keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 

"Nah sementara dari Partai Demokrat kemudian merasa bahwa mereka dikhianati, ada pengkhianatan di situ dan ini sudah direspon oleh Surya Paloh, ada potongan (kalimat), 'apa ada potongan bagi saya untuk melakukan pengkhianatan?'. Jadi ini dinamika politik yang begitu tinggi dan setiap saat bisa berubah," ungkap Musni Umar.

"Pada saat yang sama juga Sandi (Sandiaga Uno) berusaha menarik Partai Demokrat dengan PKS tentu dengan Iming-iming macam-macam, termasuk mungkin duit, dan ini dinamika yang terjadi," bebernya.

"Tapi PKS dengan sangat tegas tidak akan meninggalkan Anies Baswedan. Nah inilah barangkali kondisi yang terjadi, yang sangat menarik sekali, dan saya ingin menegaskan bahwa posisi Pak Anies itu tidak mudah, kecuali mengikuti kesepakatan politik, antara Partai NasDem dengan PKB kalau itu ada pembicaraan dan lain sebagainya," jelas Musni Umar.

Menurutnya, Anies tak berdaya dan hanya bisa mematuhi keputusan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang mengusungnya dalam Pilpres 2024.

Sehingga menurutnya, istilah penghianat yang disematkan kepada Anies tidak tepat.

"Tidak ada pilihan kecuali melakukan hal itu, dan ini tidak bisa dikatakan sebagai pengkhiatan, karena otoritas yang menentukan Anies ini menjadi calon dan tidak jadi calon itu dari partai-partai politik," ungkap Musni Umar.

Baca juga: Cak Imin Dipilih Jadi Cawapres Anies Dalam Pilpres 2024, Ini Jawaban Sandiaga Uno

Baca juga: Beda dengan Demokrat, Ini Sikap Prabowo Ketika Tahu Surya Paloh Pilih Cak Imin Jadi Cawapres Anies

"Dan partai politik ini tidak cukup satu partai politik, tidak cukup dua atau mungkin bisa kalau bisa mencapai presidential threshold, bahkan satu partaipun bisa seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa mencalonkan Ganjar Pranowo karena memperoleh kursi di DPR RI 20 persen lebih. Nah inilah barangkali tantangan di masa depan yang harus dihapus," bebernya.

Oleh karena kitu, dirinya mengeaskan harus adanya revisi terkait presidential threshold.

Sehingga, rakyat kembali berdaulat karena tak lagi terpaku pada partai politik.  

"Kita berada dalam era demokrasi, demokrasi itu yang berdaulat itu adalah rakyat dan rakyat tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti keputusan politik dari partai-partai politik yang kita sebutkan tadi. Nah, sekali lagi, ini adalah pelajaran yang sangat penting dan kita berharap supaya ke depan ini tidak ada lagi presidential threshold," jelas Musni Umar.

"Biarlah banyak calon, jangan seperti sekarang ini dikerangkeng, bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menjadi calon karena didukung oleh partai-partai politik," bebernya.

"Jadi dinamika yang terjadi ini seharusnya tidak perlu terjadi, tapi inilah produk politik yang dibuat melalui Undang-Undang yang harus kita habisi di dalam rangka mengembalikan bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh elit, untuk elit," tutupnya.

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News