Pemilu 2024
Bela Anies, Musni Umar Bantah Istilah 'Pengkhianat' Partai Demokrat, Sebut Idolanya Kini Tak Berdaya
Bela Anies, Musni Umar Bantah Sebutan 'Pengkhianat' Partai Demokrat, Akui Semua karena Presidential Threshold Sehingga Idolanya Tak Punya Pilihan
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Keputusan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang menunjuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan disesalkan Partai Demokrat.
Partai Demokrat bahkan menyebut Anies sebagai pengkhianat.
Alasannya, Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) senyatanya telah menyodorkan bacawapres, yakni Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Anies sendiri secara terbuka menerima AHY sebagai bacapresnya.
Namun, tanpa berkomunikasi dengan partai koalisi, Surya Paloh secara sepihak menetapkan Cak Imin menjadi bacawapres Anies.
Akibatnya, penolakan kader Partai Demokrat di sejumlah wilayah Nusantara pun secara masif terjadi.
Mereka mencopot spanduk Anies Baswedan dan mengancam akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Terkait hal tersebut, Sosiolog, Musni Umar angkat bicara.
Baca juga: Kisah Korban PINPRI, Akui Kehilangan Kerja hingga Nyaris Akhiri Hidup karena Diteror Debt Collector
Baca juga: 50 Hari Jelang Pendaftaran, Sandiaga Bocorkan Hasil Pertemuan Mardiono-Megawati Soal Cawapres Ganjar
Menurutnya, dinamika politik yang terjadi dipicu ketetapan presidential threshold saat ini.
Sebab, apabila presidential threshold tidak diberlakukan, siapa saja katanya bisa maju sebagai Capres-Cawapres.

"Saya menyaksikan dinamika politik yang begitu tinggi menjelang pencalonan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024, dan ini terjadi karena adanya presidential threshold 20 persen, kalau saja tidak ada ini maka AHY bisa jadi calon presiden, Muhaimin Iskandar bisa jadi calon presiden, Anies bisa jadi calon presiden. Begitu pula Prabowo, Airlangga dan lain-lain, jadi banyak calon presiden," ungkapnya dalam Youtube Musni Umar pada Jumat (1/9/2023).
"Tetapi dengan adanya pembatasan bahwa yang boleh menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, mana kala didukung oleh 20 persen perolehan suara DPR RI dan jika tidak salah 25 persen dari jumlah suara dalam Pemilu 2019 dan masalah ini yang menjadi persoalan sekarang ini ketika antara satu dengan yang lain saling berebut, saling menyandera, kemudian menimbulkan satu persoalan yang tidak mudah hingga Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digagas, dibentuk dengan tiga partai, yaitu partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS," bebebrnya.
Merujuk keputusan Surya Paloh sebagai pengusung pertama Anies Baswedan, dirinya mencoba membaca strategi pemenangan Partai NasDem.
Menurutnya, langkah yang diambil Surya Paloh dengan memilih Cak Imin ketimbang AHY berasal dari basis suara.
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.