Kendaraan Listrik
ASN Eselon IV Wajib Pakai Kendaraan Listrik, Pandapotan Sinaga: Bagus, Asal Beli Pakai Uang Sendiri
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyambut baik wacana ASN gunakan kendaraan listrik, asal dibeli sendiri, bukan APBD.
Penulis: Miftahul Munir | Editor: Valentino Verry
Sebelumnya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartoni menyampaikan kepada Menteri Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pegawai ASN Pemprov DKI Eselon 4 wajib gunakan kendaraan listrik.
"Ini lagi dibahas. Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," tuturnya.
Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (28/8/2023) mendatang.
Namun, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mempercepat penerapan WFH untuk ASN menjadi Senin (21/8/2023) besok.
"Kemarin saya minta Pak Sekda mungkin tanggal 21 Agustus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba pertama untuk bisa memberikan kenyaman KTT ASEAN. Intinya itu dulu," kata Heru, Jumat (18/8/2023).
Penerapan WFH untuk ASN itu dilakukan selama dua bulan dan paling cepat uji coba berakhir pada September 2023 nanti.
Alasan Heru mempercepat penerapan WFH untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta.
"Iya pertama waktu Covid kita bisa bekerja efisien, berikutnya salah staunya mengatasi kemacetan di titik-titik tertentu kita coba," ujarnya.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Pakai Belasan Ribu Kendaraan Listrik, Grab Sebut Sudah Kurangi Emisi Karbon 30 Ribu Ton |
![]() |
---|
Pemprov DKI Menaruh Asa pada Kendaraan Listrik, Polusi Udara Turun 45 Persen Tahun 2030 |
![]() |
---|
Pemprov DKI Jakarta Dukung Program Presiden Jokowi, Gelar Bimtek Mekanik Kendaraan Listrik |
![]() |
---|
Memudahkan Ngecas Kendaraan Dinas Presiden Jokowi, Heru Budi Hartono Bangun SPKLU di Istana Bogor |
![]() |
---|
Geliat Kendaraan Listrik Terus Meningkat, PLN Melibatkan Pihak Swasta untuk Membangun SPKLU |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.