PPDB Kisruh, Nadiem Makarim Lempar Tanggung Jawab ke Muhadjir Effendy, Anies Coba Bikin Netral

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim tak kehabisan akal menjawab kisruh yang terjadi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Seperti diketahui, Kemendikbud Ristek membuat sistem zonasi pada PPDB, dan memicu kekisruhan.

Akibat sistem itu banyak orangtua murid yang kecewa karena anak-anak mereka kesulitan mendapat sekolah.

Menurut Nadiem, kebijakan itu dibuat menteri sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy.

"Waktu saya pertama masuk, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir," ujar Nadiem saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu (28/7/2023).

"Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," katanya lagi.

Namun, Nadiem mengakui bahwa kebijakan tersebut harus dilanjutkan karena penting. Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan PPDB zonasi meski harus repot.

Baca juga: PPDB SMAN Kisruh, Pj Gubernur Banten Buang Badan: Sudah Sesuai Kementerian Pendidikan

Sebab, ada banyak anak yang sudah belajar dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu tapi terkendala karena kebijakan zonasi tersebut.

Nadiem mengatakan, anak-anak tersebut dan orangtuanya pasti akan kecewa.

Selain itu, ada pula anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta karena tidak bisa masuk sekolah negeri.

"Nah, itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi, ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," ujarnya.

Baca juga: Banyak Siswa Numpang Kartu Keluarga demi PPDB, Disdik DKI Jakarta Pastikan Tidak Ada Pelanggaran

Diberitakan sebelumnya, diduga banyak kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 dengan jalur zonasi.

Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

Tujuannya agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.

Salah satu contoh kecurangan jalur zonasi terjadi di Kota Bogor, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dengan menelusurinya secara langsung.

Baca juga: PPDB Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Klaim Petugas Turun Tangan Bantu Orangtua Siswa Daftar Sekolah