Hutan Kota Makasar Sarang LGBT, Pemkot Jaktim Jaga 24 Jam, Temukan Kondom dan Pelumas Dubur

Tempat Nongkrong LGBT

Wali Kota Jakarta Timur Muhamad Anwar menyebut bahwa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) harus dijaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Anwar tidak ingin fasos dan fasum di Jakarta Timur digunakan untuk tempat 'nongkrong' kaum LGBT.

Oleh karena itu, Anwar minta kepada Kasatpol PP Jakarta Timur Budhy Novian kerahkan personel untuk menjaga Hutan Kota Makasar di Jalan Perindustrian dari sarang LGBT.

"Coba yang piket dijaga seluruh fasos dan fasum yang ada, terutama hutan kota,” kata Anwar.

Anwar berjanji akan memaksimalkan aparat yang ada di wilayah Jakarta Timur mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai kelurahan.

“Hari ini mulai dijaga, mulai diawasi selama 24 jam terutama malam hari yang terutama PK5 (pedagang kaki lima),” ujarnya.

Selain Jalan Perindustrian, petugas juga dikerahkan di ruas Jalan DI Panjaitan hingga Jalan Mayjen Sutoyo.

Selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada warga setiap Selasa dan Jumat untuk mengantisipasi terjadinya LGBT.

Ke depannya, pihaknya akan terus memonitor dengan meminta laporan dari pihak kecamatan setempat, memastikan aset hutan kota hingga pembinaan jika ditemukan LGBT berkumpul di hutan kota itu.

“Pembinaan ada di Dinas Sosial untuk mengurangi penyakit masyarakat seperti rehabilitasi. Saya berkoordinasi dengan forum komunikasi, kepolisian, hingga Komando Distrik Militer (Dandim), karena tugas eksekusi bukan kami ya,” papar Anwar.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengungkap, sejumlah warga mengeluhkan kaum LGBT yang kerap berkumpul di Hotan Kota Makasar, Jalan Perindustrian, Jakarta Timur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta turun tangan menyelesaikan persoalan itu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina saat membacakan kompilasi hasil kegiatan reses ke-2 tahun 2023 di ruang rapat paripurna pada Selasa (18/7/2023).

Menurut Wa Ode, hasil reses ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.