Kemenag Ingin Cabut Izin Al Zaytun, Pemkab Indramayu Tetap Segel Galangan Kapal Panji Gumilang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kepastian keberlanjutan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun sangat ditunggu masyarakat.

Meski ditengarai menganut aliran sesat, Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa langsung membekukan operasional Ponpes Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang tersebut.

Menurut Anna Hasbie, juru bicara Kemenag, pihaknya beserta instansi terkait dan juga ormas Islam sedang melakukan kajian secara komprehensif.

Tujuannya, agar dapat dirumuskan sikap atas beragam informasi dan fakta yang ditemukan dan terklarifikasi terkait Al Zaytun.

“Jika Al Zaytun melakukan pelanggaran berat, menyebarkan paham keagamaan yang diduga sesat, maka kami bisa membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren, termasuk izin madrasahnya,” katanya, Jumat (23/6/2023).

Menurut Anna, Kemenag merupakan regulator dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

Baca juga: Panji Gumilang Pemimpin Al Zaytun Akhirnya Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Penistaan Agama

Praktik yang selama ini berkembang, dikatakan Anna, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diberi kewenangan untuk menerbitkan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

"Hal itu diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 1626 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren," ucapnya.

"Pesantren Al Zaytun saat ini tercatat memiliki keduanya, baik nomor statistik maupun tanda daftar," imbuhnya.

Sebagai pihak yang menerbitkan, dikatakan Anna, Ditjen Pendidikan Islam juga memiliki kewenangan untuk membekukan nomor statistik dan tanda daftar pesantren.

Baca juga: Ketua RT Devi Rhomey Shinta Beberkan Perilaku Pentolan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang di Depok

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” tegasnya.

Segel Galangan Kapal

Sementara itu, terkait segel usaha galangan kapal milik Ponpes Al Zaytun tidak akan dibuka oleh Pemkab Indramayu jika perizinannya belum ditempuh.

Pemkab Indramayu mengatakan jika segel ingin dibuka, maka perizinannya harus diurus.

Diketahui, Panji Gumilang sempat memamerkan galangan kapal megah miliknya melalui channel youtube Al Zaytun Official.

Lokasi Galangan Kapal itu berada di Jalur Pantura, Blok Cibiuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Indramayu.

Namun, belakangan diketahui usaha tersebut justru tidak mengantongi izin.

Bupati Indramayu, Nina Agustina mengatakan, jika usaha itu ingin dibuka kembali harus ditempuh dahulu perizinannya sesuai regulasi yang berlaku.

Hal tersebut berlaku bagi siapapun tidak terkecuali Panji Gumilang selaku pimpinan Al Zaytun.

"Pada intinya walau itu milik Ponpes Al Zaytun tapi perizinan harus ditempuh sesuai regulasi," ujar Nina Agustina kepada Tribun, Jumat (23/6/2023).

Satpol PP Indramayu juga melakukan pengecekan ulang ke lokasi galangan kapal untuk memastikan tidak ada aktivitas apapun di usaha milik Panji Gumilang tersebut.

Nina Agustina mengatakan, galangan kapal milik Al Zaytun itu disegel pemerintah daerah sejak 15 Oktober 2022.

Atau sebelum polemik perihal dugaan ajaran sesat di Al Zaytun mencuat di publik.

Kala itu, kata Nina Agustina, ia curiga karena ada aktivitas di sana.

Nina pun menugaskan Kasatpol PP Indramayu untuk melakukan pengecekan.

Rupanya, di sana tengah ada aktivitas pembuatan kapal raksasa berukuran hingga 600 gross ton (GT).

"Kemudian kami cek ternyata perizinannya belum dipenuhi," ucapnya.

Di sisi lain, diakui Nina Agustina, pihak Al Zaytun melalui anak dari Panji Gumilang sempat meminta audiensi dengan Pemda soal penyegelan tersebut.

Namun, Pemda, ditegaskan dia, tidak akan bernegosiasi apapun selama perizinan tersebut belum diselesaikan pihak Al Zaytun.

"Untuk upaya memang sudah ada tapi perizinannya belum selesai sampai sekarang. Kami juga sudah cek untuk memastikan tidak ada aktivitas apapun di sana," ujarnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News