Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Cawang-Pluit bagi Warga Miskin, Pengamat: Tamparan Keras untuk Rezim

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Usai kampung kolong tol Cawang-Pluit terekspos di media, banyak masyarakat yang kemudian menyoroti adanya Sekolah Pondok Domba di antara rumah-rumah petak buatan masyarakat 'kolong'.

Pantauan Wartakotalive.com di lokasi, Jumat (23/6/2022), sekolah tersebut memiliki pintu masuk berukuran satu meter.

Pintunya berwarna merah menyala dan biru. Sementara tembok bangunan sekaligus tampilan depan sekolah tersebut, nampak dihiasi dengan berbagai lukisan.

Secara keseluruhan, lukisan itu bergambar pondok dan bukit pengembala.

Beberapa binatang seperti panda, domba, sapi dan kerbau pun terlukis di dinding sekolah tersebut.

Sementara di bagian atas lukisan, terdapat tulisan 'Sekolah Pondok Domba Kolong'.

Tidak ada aktivitas apapun di tempat tersebut usai viral, dua pintu sekolah pun terkunci rapat dan digembok.

Baca juga: Ternyata Ini Maksud PDIP Ambil Tema Rekernas III "Fakir Miskin dan Anak Telantar Dipelihara Negara"

Usut punya usut, sekolah tersebut didirikan untuk masyarakat miskin yang tidak bisa bersekolah di sekolah negeri maupun swasta lantaran terbatas administrasi.

Seperti, mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), miskin, IQ rendah, dan masalah-masalah lainnya.

Kendati begitu, saat Warta kota mengonfirmasinya kepada pendiri Sekolah Pondok Domba, Anggiat Simanullang, dia tak berkenan untuk memberikan pernyataan apapun.

Baca juga: Siapa Bilang Indonesia Negara Miskin, Buktinya Tiket Coldplay Paling Mahal Ludes Dalam 2 Menit

Sementara itu, terkait keberadaan sekolah Pondok Domba Kolong, Herdiansyah Hamzah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sekaligus Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), memandang bahwa keberadaan sekolah tersebut merupakan tamparan keras untuk rezim saat ini.

"Fenomena ini membuktikan kalau masih begitu banyak warga negara yang tidak mendapatkan akses pendidikan dengan baik," kata Herdiansyah saat dihubungi Wartakotalive.com.

"Rezim seolah abai dengan mandatori konstitusi untuk memastikan setiap warga negara dapat mengenyam pendidikan dengan layak," imbuhnya.

Menurut dia, meski pemerintah telah menggratiskan sekolah untuk anak-anak dari SD sampai SMA, namun pemerintah juga perlu memerhatikan nasib mereka yang tak memiliki berkas dokumen administrasi.

Terlebih, kini sistem pendaftaraan penerimaan peserta didik baru sudah berbasis online, yang mana masyarakat harus memiliki handhone atau laptop untuk sekadar melakukan pendaftaran.