Ada Permukiman di Kolong Tol Cawang-Pluit, Pemprov DKI Tutup Mata pada Bangli Buntut Kemiskinan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Perkampungan kampung kolong tol Cawang-Pluit yang terkuak di media beberapa hari belakangan ini, rupanya mengundang respons prihatin dari masyarakat.

Mereka mempertanyakan kehadiran pemerintah yang seolah tutup mata akan bangunan atau hunian liar di Jakarta.

Lantas benarkah pemukiman di kolong tol seperti itu sebenarnya bukan satu-satunya?

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menjawabnya.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah tahu lama terkait bangunan liar seperti kolong tol Cawang-Pluit, namun dibiarkan.

Oleh karena itu, lanjut Nirwono, kehadiran 'permukiman kolong' itu adalah hal yang lumrah.

"Ini bukan hal baru, bisa ditelusuri sebagian besar kolong jalan layang di bagian utara Jakarta banyak bermunculan hunian liar yang dibiarkan oleh Pemkot atau Pemda DKI Jakarta, karena pihak kelurahan mereka sudah tahu lama," ujar Nirwono saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Baca juga: Sekolah Pondok Domba Kolong Tol Cawang-Pluit bagi Warga Miskin, Pengamat: Tamparan Keras untuk Rezim

Menurutnya, perlu ketegasan pemerintah untuk berani menertibkan bangunan liar seperti itu secara bertahap, bijak, dan manusiawi.

"Mereka diberi pilihan jika ber-KTP DKI Jakarta tentu dapat dipindahkan ke rusun terdekat, jika tidak ber-KTP DKI mereka diberi uang kerohiman untuk bekal pulang kampung," jelas dia.

Setelah itu, lanjut Nirwono, pemerintah perlu menjaga ketat lahan-lahan kosong agar tidak ada lagi hunian liar.

Salah satunya dengan membangun ruang terbuka hijau.

Baca juga: Viral Ada Kampung di Kolong Tol Cawang-Pluit, Sebagian Penghuninya Ternyata Warga Eks Kalijodo

"Setelah penertiban kawasan harus dikosongkan dan dijadikan ruang terbuka hijau atau RTH dan dijaga ketat Satpol PP kelurahan setempat agar mereka tidak kembali ke sini atau ada warga lain yang mencoba bermukim disini," kata Nirwono.

Nirwono melanjutkan, hal lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan dan memberikan pendampingan kepada warga agar memiliki pekerjaan yang layak.

"Skema pembiayaan sewa di rusun harus dirundingkan kembali, disertai pendampingan untuk berusaha atau peluang kerja dari Pemda sehingga memungkinkan mereka memiliki penghasilan tetap untuk membayar sewa," jelasnya.

"Misal pekerja sagai pasukan oranye, biru, kuning, atau hijau," pungkasnya.