Pengamat Sosial Waswas Lihat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta: Harus Ada Upaya Keras!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat sosial, Rissalwan Habdy Lubis angkat bicara terkait kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Ia mengatakan, perlu ada studi khusus yang dapat membuktikan hubungan korelatif antara angka kemiskinan dan kriminalitas.

"Saya kira perlu ada studi khusus yang bisa membuktikan bahwa ada hubungan korelatif antara angka kemiskinan dengan angka kriminalitas di suatu lokasi tertentu," ujarnya kepada wartakotalive.com, baru-baru ini.

Menurut Rissalwan, dapat dilihat bahwa kantong-kantong kemiskinan baik di kota maupun di pedesaan banyak yang menjadi 'supplier' bagi para pelaku kriminal.

Namun, ia masih percaya, orang miskin masih memiliki moral dan etika untuk tidak mudah tenggelam dalam tindak kriminal tertentu.

"Angka kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta sebenarnya berada di bawah angka kemiskinan ekstrem nasional," katanya.

"Artinya, upaya penanganan yang dilakukan tidak terlalu berat dibandingkan tingkat nasional atau di banding daerah lain," lanjutnya.

Baca juga: Ditinggal Anies Baswedan Kemiskinan Ekstrem Melonjak, Heru Budi Hartono Siapkan Tiga Langkah Konkret

Menurut Rissalwan, hal utama yang harus dilakukan Pemprov DKI terkait kemiskinan ekstrem adalah mengurangi exclusion error.

Exclusion error adalah penduduk yang menjadi miskin atau belum terdata sebagai penerima bantuan.

"Dengan melakukan pemutakhiran data P3KE, dengan data yang lebih valid dan reliable ini, distribusi bansos akan lebih tepat sasaran pada kelompok miskin ekstrem," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan data kemiskinan ekstrem yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Baca juga: Cici Suarsih Sedih Pemerintah tak Peduli pada Warga Penghuni Kolong Tol Penjaringan, Bansos Nihil

Politisi PDI Perjuangan itu bahkan meragukan, bahwa 95.668 warga Jakarta mengalami kemiskinan ekstrem.

“Nah itu dia, kami kan harus by data. Apakah ini betul-betul datanya? Apakah data yang beredar sekarang ini nggak betul?,” ujar Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (14/2/2023).

Menurut dia, pemerintah berkewajiban turun ke lapangan untuk memastikan laporan tersebut.

Bahkan pemerintah bisa menggali informasi narasumber dari yang diteliti dan memikirkan solusi dalam menanggulangi persoalannya.