Kabareskrim Petakan Indikasi Aliran Dana Narkoba untuk Pemilu 2024, IPW: Ini Langkah Strategis

Akhirnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk tim khusus pengungkapan kasus tersebut yang berisikan jenderal-jenderal di Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Baca juga: Survei Terbaru Tujuh Lembaga, Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat di Pilpres, Anies Jadi Pemecah Suara

Ketua tim khusus pengungkapan kematian Brigadir Josua saat itu adalah Wakapolri, Komjen Gatot Eddy Pramono. Sedangkan, anggotanya terdiri dari Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto; Irwasum Polri saat itu dijabat Komjen Agung Budi Maryoto; Kepala Badan Intelkam Polri, saat itu dijabat Komjen Ahmad Dofiri.

"Ini suatu tim yang berisikan jenderal-jenderal. Ini kerja tim, tetapi memang yang menjadi center dari kerja ini adalah tim reserse dibawah Pak Kabareskrim. Dari kasus pengungkapan Brigadir Josua inilah sebetulnya suatu kondisi muncul serangan-serangan kepada Kabareskrim. IPW telah mengingatkan ketika kasus ini diperiksa, akan ada serangan terhadap Kabareskrim dan itu terjadi hingga saat ini," ungkapnya.

Sementara Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mendukung langkah Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menelusuri indikasi uang hasil penjualan narkoba digunakan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024.

Menurut dia, apa yang dilakukan Kabareskrim dan jajarannya merupakan langkah yang tepat guna mencegah dan menghentikan upaya pencucian uang hasil penjualan narkoba untuk kegiatan politik.

"Sudah benar itu, saya setuju itu. Kan bisa money laundry (pencucian uang) nanti lewat narkoba, uang hitam buat pembiayaan politik," jelas Hamdi.

Maka dari itu, kata Hamdi, Kabareskrim serta jajarannya supaya mengusut tuntas masalah narkopolitik ini. Jangan sampai, lanjut dia, dana haram dari peredaran narkoba malah mengalir untuk kegiatan Pemilu 2024.

"Saya setuju itu dicari, banyak dana-dana haram nantinya yang lari ke politik itu jadi money laundrying nanti itu," pungkasnya.