KPU RI Tanggapi Temuan polisi soal Uang dari Bisnis Narkoba untuk Biayai Kampanye Parpol

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan, bahwa aliran dana kampanye dari peredaran narkoba itu dilarang. 

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 339 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Berkaitan dengan dana politik yang bersumber dari penjualan narkoba itu terkategori adalah dana yang dilarang, karena hal tersebut sudah jelas diatur dalam pasal 339 Ayat 1 Huruf C UU 7 Tahun 2017," kata Idham, Rabu (24/5/2023) malam. 

Idham menjelaskan, peraturan soal dana kampanye yang boleh dan dilarang, bakal dituangkan KPU dalam Peraturan KPU (PKPU) dalam waktu dekat.

"29 Mei jam 1 siang KPU RI beserta Bawaslu dan DKPP diundang dalam RDP dengan DPR dan pemerintah di DPR, yang salah satunya membahasnya tentang rancangan PKPU tentang pelaporan dana kampanye," tutur Idham. 

Sebelummya, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menemukan adanya indikasi aliran dana dari peredaran narkotika yang dipergunakan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Baca juga: Aldi Taher Nyaleg di Dua Partai, KPU Akan Cek Status Keanggotaan di Perindo dan PBB 

Temuan tersebut berdasarkan penangkapan sejumlah anggota legislatif yang tertangkap dalam kasus narkoba.

"Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024," ujar Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi, dalam keterangannya, Kamis (25/5/2023).

Serta tak merinci soal sejumlah anggota legislatif yang ditangkap dalam kasus tersebut.

Kepada jajarannya, ia menekankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika, termasuk dengan aliran dananya.

Rapat kerja teknis Dittipidnarkoba Bareskrim di Bali yang digelar 24-25 Mei 2023, memberikan arahan kepada jajaran untuk antisipasi hal itu.

"Jangan sampai dana atau uang dari peredaran gelap narkoba masuk bermain dalam kontestasi elektoral," tutur dia

Jayadi tidak merinci terkait dugaan aliran dana untuk dana kampanye di Pemilu 2024 mendatang.

KPU gandeng tokoh lintas agama

Di sisi lain, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, penyelenggara pemilu dan pemuka agama melakukan audiensi demi menjaga harmonisasi dalam beragama di tengah tahun politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan sejumlah tokoh agama dari majelis-majelis tinggi agama menyepakati kerja sama guna mengupayakan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak mengganggu harmoni atau kerukunan antarumat di Tanah Air.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin Umar turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ia mengatakan audiensi penting agar harmonisasi beragama tidak rusak hanya karena politik.

Baca juga: Tokoh Agama Boleh Ikut Pilpres, Nasaruddin Umar: Jangan Eksploitasi Ayat untuk Kepentingan Sesaat

"Ini sebuah tradisi baru yang akan kami lakukan, kerja sama majelis tinggi agama dengan KPU," ungkap Nasaruddin kepada wartawan, Jumat (19/5/2023).

"Saya kira, ini belum pernah dilakukan sebelumnya bagaimana supaya emosi keagamaan tidak dilibatkan terlalu jauh untuk memperjuangkan suatu kepentingan jangka pendek," katanya. 

"Maksudnya, bagaimana supaya pesta demokrasi itu tidak mengganggu harmoni antarumat beragama," imbuhnya.

Nasaruddin menuturkan ke depannya para pimpinan umat beragama akan memberikan arahan kepada anggota majelis-majelis agama di tingkat daerah untuk mengajak masyarakat agar tidak melibatkan emosi keagamaan dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Imam Besar Masjid Istiqlal Disebut Jadi Cawapres Ganjar Pranowo, Nasaruddin Umar: Enjoy Urus Umat

"Jangan sampai nanti, hanya untuk kepentingan sesaat, kita melibatkan emosi keagamaan tidak pada tempatnya," jelas dia.

Ke depannya, para tokoh agama juga bersedia membantu KPU untuk mengingatkan para peserta pemilu agar tidak memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana dalam berkampanye.

Sehingga ia mengajak seluruh pihak mengikuti pesta demokrasi tanpa mencederai persaudaraan antarumat beragama. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.