Pendatang Baru

Khawatir Kasus Covid-19 Naik, Pemprov DKI Jakarta Harus Periksa Kartu Vaksin Warga Pendatang Baru

Pemprov DKI Jakarta akan memeriksa kartu vaksin warga pendatang baru, guna mencegah adanya lonjakan kasus Covid-19.

Tribunnews.com
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad meminta Pemprov DKI memeriksa kartu vaksin warga pendatang baru untuk mencegah adanya lonjakan kasus covid-19. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta diminta untuk memastikan pendatang pasca lebaran Idulfitri 1444 H sudah divaksinasi.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 dari luar daerah.

Baca juga: Setelah Lebaran Kasus Covid-19 Cenderung Naik, Bertambah 2.000 Orang, Terbanyak di Jakarta

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengungkap, ada hampir 1.000 kasus Covid-19 ditemukan di Provinsi DKI Jakarta pada 3 Mei 2023.

Kenaikan ini memang sudah diprediksi sejak pertama kali kasus sub varian Arcturus muncul di Jakarta pada 24 Maret 2023 lalu, dan ini berbarengan dengan banyaknya pendatang berdatangan pasca liburan lebaran.

“Sudah ada 2.311 pendatang baru masuk Jakarta hingga 4 Mei 2023, dan jumlahnya diperkirakan masih akan terus bertambah," ujarnya, Rabu (10/5/2023).

Baca juga: Ayo Pakai Masker Lagi, Kasus Covid-19 Meningkat

"Pemprov DKI harus ambil langkah yang jelas terhadap pendatang DKI di tengah meningkatnya kasus covid-19 saat ini,” imbuh Idris.

Menurut dia, Pemprov DKI jangan hanya melakukan pencatatan administrasi kependudukan (adminduk) saja, tapi pastikan pendatang ini sudah mendapat vaksinasi Covid-19.

Pemerintah DKI harus menggandeng pengurus wilayah RW dan RT untuk memastikan pendatang yang tinggal di wilayahnya sudah lapor, tercatat dengan baik dan harus sudah mendapat vaksin.

“Kalau belum, pastikan mereka diarahkan untuk segera vaksin di di fasilitas kesehatan ataupun sentra-sentra vaksin di wilayahnya,” ucap Idris dari Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Kata dia, pemerintah harus mendorong warganya, baik pendatan maupun warga asli untuk ikut program vaksinasi. Terutama, kata dia, vaksinasi booster yang angkanya masih rendah yaitu 5,35 juta dosis.

Angka ini, ungkap dia, jauh di bawah Provinsi Jawa Barat sebanyak 15,47 dosis, Jawa Timur mencapai 9,37 juta dosis, dan Jawa Tengah 8,57 juta dosis.

Padahal dengan melakukan vaksinasi, diyakini bisa memperingan gejala, mengurangi keparahan serta kematian yang disebabkan oleh virus.”, tambah Idris.

Ilustrasi - Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pendatang baru harus sudah vaksin covid-19 lengkap.
Ilustrasi - Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pendatang baru harus sudah vaksin covid-19 lengkap. (Warta Kota/Hironimus Rama)

“Dinas Kesehatan, Sosial, dan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil harus kolaborasi, jangan jalan sendiri-sendiri," ujarnya.

"Ambil langkah cepat dan tepat, jangan sampai kedatangan pendatang pasca lebaran ini juga turut memperburuk kasus Covid-19,” imbuh Idris.

Dia mengungkapkan, virus ini masih ada dan jumlah kasusnya meningkat, karena itu upaya untuk menekan kasus harus tetap digenjot.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved