Anggota Komisi XI DPR RI Bahas DBH Bareng Sri Mulyani: Kami Tak Ada Ribut Seperti Bupati Meranti Itu

WARTAKOTALIVE.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani, rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Dimana dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen tersebut, tengah membahas mengenai Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Dapil Riau II, Marsiaman Saragih sempat menyinggung nama Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil.

Dimana, Muhammad Adil yang telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, sempat viral soal mengenai pernyataannya tentang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Baca juga: Bongkar Perseteruan Mahfud MD Vs Sri Mulyani di Isu Rp 349 T, Benny K Harman: Siapa yang Pro Rakyat?

Baca juga: Besok, Bursok Anthony Siapkan Langkah Jika Suratnya Tetap Dicuekin Sri Mulyani Sampai 27 Mei 2023

Baca juga: Bursok Anthony, Pegawai Pajak yang Desak Sri Mulyani Mundur Tunggu Sampai 27 Mei untuk Lakukan Ini

Muhammad Adil menyebut Kemenkeu RI iblis.

"dan pasti kami tidak ada yang akan ribut seperti Bupati Meranti (Muhammad Adil) itu. Enggak ada yang ribut. Minta pindah ke negara lain gara-gara tidak ada DBH. Kan begitu."

"Dan sekarang dia sudah menginap di tempat.. ya disekolahkan lah" ucap Marsiaman Saragih mengutip YouTube Wartakotalive.com.

Sri Mulyani langsung tersenyum lebar dan tertawa di ruang rapat tersebut, setelah mendengar pernyataan dari Marsiaman Saragih.

Pernyataan Marsiaman Saragih juga mengundang gelak tawa para anggota rapat yang hadir hari ini.

Bupati Kepulauan Meranti Ditetapkan Tersangka atas Tiga Kasus Sekaligus

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil ditetapkan jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas tiga kasus sekaligus, Jumat (7/4/2023)

Mengutip Kompas Tv, kasus pertama Muhammad Adil yakni pemotongan anggaran sejumlah kantor dinas tahun 2022-2023 yang dibuat seolah-olah jadi utang kepada penyelenggara negara.

Kasus kedua Muhammad Adil, yaitu kasus dugaan korupsi penerimaan fee jasa travel umroh yang modusnya memenangkan biro travel untuk program umroh gratis.

Lalu kasus yang ketiga dijerat Muhammad Adil yakni dugaan suap pemeriksaan keuangan Kabupaten Meranti untuk dapat status opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

KPK setidaknya telah menyita barang bukti uang senilai Rp 1,7 miliar dari kasus Muhammad Adil.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan uang hasil korupsi itu dipakai untuk melancarkan berbagai keperluan Muhammad Adil.

Yakni menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) Kepulauan Meranti demi mendapatkan status WTP.

Adapun jumlah dengan kisaran 5 sampai dengan 10 persen untuk setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Termasuk untuk modal safari politik dalam Pemilihan Gubernur Riau 2024, mendatang.

"Uang dalam bentuk tunai disetorkan pada FN yang menjabat kepala BPKD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA."

"Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau tahun 2024," kata Alexander Marwata.

Selain Bupati Meranti, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lainnya yakni auditor muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

25 Orang Diperiksa

Sebelumnya, sebanyak 25 orang di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti diperiksa KPK karena terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (6/4/2023).

25 orang tersebut terdiri dari Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan jajarannya, ajudan hingga pihak swasta.

Kabar ini telah dikonfirmasi Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Jumat (7/4/2023).

"Sejauh ini tim KPK mengamankan 25 orang terdiri dari Bupati, Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti serta ajudan Bupati dan pihak swasta," kata Ali Fikri dikutip dari TibunPekanbaru.com.

Diboyong ke Jakarta

Tidak hanya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Tim penyidik KPK memboyong sejumlah pejabat di Meranti ke Jakarta.

Mereka diboyong ke Jakarta setelah seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperiksa di Mapolres Kepulauan Meranti.

Pantauan Tribunpekanbaru.com, mereka tampak berangkat dari Mapolres, Jumat (7/4/2023) sekira pukul 10.30 WIB.

Para pejabat tersebut yakni Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Plt Kepala Bagian Umum serta pejabat lainnya langsung dibawa menggunakan mobil menuju pelabuhan.

"Iya kita bawa ke Jakarta dulu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," ungkap penyidik KPK dikutip dari TribunPekanbaru.com.

Berikut profil Bupati Meranti Muhammad Adil:

Pemilik nama lengkap H. Muhammad Adil ini lahir pada 18 April 1972.

Ia adalah seorang politikus asal Riau yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.

Sebelumnya ia menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dua periode yaitu periode 2014-2018 hingga terpilih lagi periode selanjutnya yaitu 2019-2020.

Namun di periode kedua ini, dia hanya setahun menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau karena dia maju sebagai Calon Bupati Kepulauan Meranti periode 2021-2024.

Diketahui, sejak tahun 2021 ini Muhammad Adil tercatat sebagai kader PDIP.

Pendidikan

Muhammad Adil mengenyam pendidikan SMP dan SMA di Selatpanjang, Meranti.

Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Muhammad Adil juga menempuh studi S2 di universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Ia memiliki gelar lengkap H. Muhammad Adil, S.H., M.M.

Organisasi

Ketua Umum FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti (2010–2014)

Penasihat FORKI Kabupaten Kepulauan Meranti (2015–2019)

Ketua DPW Pujakesuma Riau (2017–2022)

Ketua Dewan Penasihat Ikatan Sarjana NU Kabupaten Kepulauan Meranti (2018–2022)

Perjalanan Karier

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis (2009)

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti (2009–2014)

Anggota DPRD Provinsi Riau dari Partai Hanura (2014–2018)

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau dari PKB (2019–2020)

Bupati Kepulauan Meranti (26 Februari 2021–petahana)

Partai Politik

Partai Hanura (2014-2018)

PKB (2018-2021)

PDIP (2021-sekarang)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

(Wartakotalive.com/Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/TribunPekanbaru.com/Rizky Armanda/Teddy Tarigan)