Ditolak Warga karena Langgar Aturan, Irjen Waris Agono Kirim Tim Selidiki Jetty Memeli Milik STS

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Polda Maluku Utara menegaskan bahwa pihaknya masih menyelidiki aktivitas PT Sambaki Tambang Sentosa (STS) yang membangun Terminal Khusus (Tersus) atau Jetty di Dusun Memeli, Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, Halmahera Timur.

Jetty adalah dermaga yang menjorok dari daratan ke laut atau ke perairan yang berfungsi merapatkan kapal, terutama untuk aktivitas bongkar muat

Proyek Jetty untuk bongkar buat tambang nikel itu diselidiki Polda Maluku Utara sebelumnya ditolak warga karena dianggap melanggar aturan pemanfaatan ruang laut serta merusak ekosistem pesisir.

Ketua Salawaku Institute, M. Said Marsaoly berharap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan kementerian menindak tegas aktivitas tambang PT STS terkait pembangunan Jetty tersebut.

Baca juga: Koperasi Didorong Masuk Industri Tambang, Menkop: Saatnya Rakyat Kelola Sumber Daya Sendiri

Menurut Said, aktivitas pembangunan Jetty di Dusun Memeli diduga melanggar aturan dan berpotensi merusak lingkungan

“Kami memohon kepada Bapak Presiden Probowo untuk segera menindak PT. STS, pulihkan Sungai Pekaulang di Kecamatan Maba yang rusak dan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan harian warga Desa Pekaulang,” kata Said melalui pesan tertulis, Kamis (9/10/2025)

Menurut dia, Jetty Memeli yang dibangun Sambaki Tambang Sentosa ini diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2024. 

“STS ada dua Jetty yang dibangun dan semuanya enggak punya izin. Jetty yang baru dibangun tahun 2025 tidak punya Amdal serta UKL-UPL,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyampaikan, bahwa kegiatan terminal khusus (tersus) yang dilakukan Sambaki Tambang Sentosa dengan metode reklamasi belum memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah.

Baca juga: Mahfud MD Puji Keberanian Presiden Prabowo Sita Aset Tambang Ilegal Timah di Bangka Belitung

Lalu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2024-2043, kegiatan terminal khusus yang dilakukan oleh PT. Sambaki Tambang Sentosa berada di zona perikanan tangkap dan kegiatan reklamasi untuk pendukung kegiatan tambang merupakan kegiatan yang tidak diatur.

Dari surat Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, kata Said, PT TS telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut berupa pemanfaatan ruang laut tanpa KKPRL. 

“Kami meminta pemerintah tindak tegas PT. STS. Cabut IUP PT. STS,” tegas Said.

Di samping itu, Said juga berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengawasi anak buahnya agar tidak memberikan perlindungan atau pengawalan kegiatan Jetty Memeli tersebut. 

“Kami melihat pemerintah melindungi perusahaan ini meski terang melanggar aturan. Kami minta penegak hukum tidak perlu melindungi perusahaan yang melanggar aturan dan perusak lingkungan. Warga sudah lapor di Polres Haltim, sampai saat ini tidak ada tindak lanjut. STS menerobos lahan warga hingga belum dibayar,” ungkapnya.

Kapolda sudah kirim tim