Berita Jakarta

Jangan Cuma Pikirin Bisnis, PSI Minta Pemprov DKI Atur Kewenangan Jakpro Soal Pengelolaan TIM

Jangan Cuma Pikirin Bisnis, PSI Minta Pemprov DKI Atur Kewenangan Jakpro Soal Pengelolaan TIM

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Wartakotalive.com/Angga Bhagya Nugraha
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Maliyanasari menyesalkan pembatalan gelaran tahunan Bulan Film Nasional (BFN) 2023.

Acara yang sedianya digelar Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada 25 Maret - April 2023, karena terganjal izin dan uang sewa pemakaian ruang putar Kineforum Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta oleh PT Jakpro.

"Pemprov DKI harus mengkaji kembali kewenangan Jakpro dalam pengelolaan TIM yang tidak melulu berorientasi ke bisnis,” kata Eneng berdasarkan keterangannya yang dikutip pada Selasa (4/4/2023).

Baca juga: Moeldoko Ajukan PK Soal Begal Partai Demokrat ke Mahkamah Agung, Ketua Demokrat Jaktim: Memalukan

Baca juga: Putranya-Mario Dandy Dibui, Dirinya Terjerat Kasus Gratifikasi, Tubuh Rafael Alun Kian Kurus Kini

Menurutnya, aspek seni dan keberlangsungan program mesti diperhatikan, karena bagaimanapun TIM dibangun 100 persen oleh APBD DKI.

Begitu juga dengan program-program yang diselenggarakan oleh DKJ, sehingga dalam pemanfaatannya harus mengutamakan kebutuhan publik.

Eneng yang akrab disapa Milli mengatakan Jakpro juga bagian dari Pemprov Jakarta maka tidak ada alasan untuk tidak bisa kerjasama menyelenggakan acara untuk menjaga ekosistem seni tetap eksis di Jakarta, khususnya film.

“Jangan sampai masalah ini berlarut dan dikhawatirkan memengaruhi ekosistem seni secara luas jika tidak segera dibenahi,” imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap City Host Commitment Sudah Ditandatangani, Ganjar Berkilah, Siapa yang Bisa Dipercaya?

Baca juga: Ayah David Geram Dituding Ngartis dan Riding The Wave -Tantang Orang yang Mau Nempeleng Anaknya

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pemprov DKI harus memfasilitasi DKJ untuk tetap melakukan gelaran kegiatan-kegiatan setiap tahunnya. Termasuk membuka ruang diskusi antara DKJ bersama Jakpro agar tercipta kesepakatan bersama dalam pengelolaan TIM usai direvitalisasi.

“TIM sejak dulu dibangun dengan orientasi mengembangkan kesenian dan kebudayaan di Jakarta, tidak ideal jika JakPro mengedepankan sisi bisnis dalam hal ini,” jelasnya.

Diketahui, program Bulan Film Nasional (BFN) 2023 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terpaksa ditunda. Acara yang rencananya digelar pada 25 Maret sampai 2 April 2023 lalu itu dibatalkan.

Alasannya, karena terganjal izin dan uang sewa penggunaan ruang Kineforum dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

“Hal ini sungguh memperihatinkan dan merupakan gunung es dari masalah tata kelola TIM yang bisa berdampak pada ekosistem kesenian lebih luas yang terpaut dengan pusat kesenian Jakarta ini,” kata Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) Ekky Imanjaya berdasarkan keterangannya pada Selasa (4/3/2023).

Ekky mengatakan, batalnya BFN 2023 karena terjadi deadlock atau menemukan jalan buntu tentang penggunaan ruang putar Kineforum untuk kegiatan tersebut.

Sejak awal tahun 2023, Komite Film dan Kineforum telah memastikan bahwa BFN 2023 akan dilaksanakan di ruang putar yang disediakan.

“Pada 10 Maret, Kineforum telah mengunggah teaser (video pendek) BFN 2023 di akun IG Kineforum berupa info tanggal acara dan draf poster acara,” ujar Ekky.

Sumber: Warta Kota
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved