Penundaan Pemilu 2024, KPU RI Ajukan Banding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PKB: Tepat!

WARTAKOTALIVE.COM - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini soal penundaan Pemilu 2024 atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur, atau Partai Prima.

Pihak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun mendukung langkah banding yang diajukan KPU RI atas putusan penundaan Pemilu 2024.

Diterangkan oleh Ketua DPP PKB Daniel Johan, langkah banding KPU RI sudah tepat dan mengakui sangat mendukung hal tersebut.

Baca juga: Pawai Budaya dan Pentas Seni Ini Ramaikan CFD Melalui Lagu Mars Pemilu di Bundaran Hotel Indonesia

Baca juga: Diluncurkan Bersamaan dengan Supersemar, Suara Semesta Komitmen Kawal Pemilu 2024 Jujur dan Adil

"Ya tepat. Sangat didukung," kata Daniel JOhan, kepada Tribunnews.com, pada Minggu (12/3/2023).

Sebab, menurut Daniel Johan, penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 hanya bisa dilakukan dengan amandemen konstitusi.

"Karena intinya penundaan Pemilu itu hanya bisa dilakukan dengan amandemen konstitusi. Tidak dengan yang lain," ucapnya.

Daniel Johan sebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024 itu melebihi kewenangan.

Ia meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memanggil para hakim terkait putusan tersebut agar dilakukan klarifikasi.

"Intinya gini, pertama itu di luar kewenangan. Kedua, itu putusan tidak bisa dijalankan, karena kan memang harusnya hanya PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Daniel.

Menurutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu belum inkrah. Sehingga tidak perlu dipikirkan lebih jauh.

"Ketiga, belum final kan. Jadi udah enggak usah dipikirin. Tahapan Pemilu jalankan saja sesuai jadwal," tuturnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima terhadap KPU RI.

PKB Sebut Jadwal Kampanye 75 Hari Sudah Cukup