Gagal Ginjal Akut

Ada 326 Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak di 27 Provinsi Indonesia Sejak 2022 Hingga 5 Februari 2023

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM di kasus gagal  ginjal akut.

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Sigit Nugroho
WartaKota/Alfian Firmansyah
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah beri keterangan pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) selesai memantau dan menyelidiki kasus gagal ginjal akut pada anak (GGAPA) di Indonesia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM di kasus gagal  ginjal akut.

"Terdapat sejumlah hak asasi manusia atas gangguan ginjal progresif atifical dalam anak yang mencakup hak hidup, hak atas kesehatan, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas pekerjaan dan jaminan sosial, hak atas informasi, hak atas konsumen, pelanggaran bisnis dan HAM," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

Baca juga: GP Farmasi Indonesia Dukung Investigasi BPOM dan Kemenkes Terkait Kasus Gagal Ginjal Akut

Baca juga: Ini Cara Memusnahkan Obat Sirup yang Memicu Gagal Ginjal Akut Pada Anak

Baca juga: Dinkes DKI Jakarta: Suspek Gagal Ginjal Akut yang Negatif Didiagnosa Long Covid-19

Anis menjelaskan, sebanyak 326 kasus gagal ginjal akut pada anak tersebar di 27 provinsi Indonesia, sepanjang 2022 hingga 5 Februari 2023.

Adapun kasus tersebut terjadi akibat keracunan sirup yang mengandung senyawa EG/DEG.

Anies menilai, pemerintah lamban menginformasikan ke masyarakat soal adanya kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak, akibat penggunaan obat sirup.

BERITA VIDEO: Awan Panas Gunung Merapi, Potensi Bahaya Sepanjang 7 Kilometer

"Pemerintah tidak transparan dan tanggap dalam proses penanganan kasus GGAPA di Indonesia, terutama dalam memberikan informasi yang tepat dan cepat kepada publik dalam rangka meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir dan mencegah bertambahnya korban," jelas Anis. 

Selain itu, Anis menerangkan bahwa untuk pengawasan terhadap produksi obat-obatan pun tidak dilakukan secara efektif.

"Tindakan dalam penanganan dan pemulihan korban atau keluarga korban tidak dilakukan secara cepat dan komprehensif sehingga korban, keluarga korban mengalami dampak lanjutan yang memprihatinkan," terang Anis. 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved