Pemilu Pakai Sistem Proporsional Terbuka Atau Tertutup, PDIP Siap Apapun Putusan MK

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - PDIP siap menerima apa pun  keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional PDIP 2023, di Sekolah Kader Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

"PDI Perjuangan pada prinsipnya ya kami siap, terbuka ataupun tertutup," kata Hasto, saat ditemui, Kamis ini.

Ia melanjutkan, hal itu dikarenakan PDIP bukan pihak yang berhak melakukan judicial review.

Oleh karena itu, Hasto mengungkapkan, partainya menunggu keputusan dari MK.

"Dengan sikap kewarganegaraannya untuk kepentingan bangsa dan negara, kita tunggu keputusan dari MK tersebut."

Baca juga: Jokowi Bubarkan Merpati Nusantara Airlines dan Kertas Leces, Dua Perusahaan Pelat Merah yang Pailit

"Dan PDI Perjuangan siap menerima apa pun keputusan dari MK," ujarnya.

Sebelumnya, delapan fraksi parpol di DPR menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Baca juga: BW: Ada Informasi Pimpinan KPK Paksa BPK Keluarkan Penghitungan Kerugian Negara Kasus Formula E

Delapan fraksi itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan, sikap tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan delapan elite parpol yang digelar beberapa waktu lalu.

"Setelah dikeluarkannya rilis itu, pertama kemarin adalah atas komunikasi, jadi atas komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan fraksi masing-masing."

Baca juga: Komunikasi dengan PKS dan Demokrat Hampir Rampung, Nasdem Belum Berpikir Bangun Koalisi Alternatif

"Setelah tanggal 3 Januari kepada pimpinan partai politik, maka delapan partai politik, ketua umum-ketua umumnya sepakat, untuk melakukan pertemuan yang sudah terjadi pada tanggal 8 Januari di Hotel Dharmawangsa."

"Dari pertemuan itu juga kemudian disepakati dan kemudian juga diberikan arahan kepada masing-masing fraksi lagi untuk melakukan langkah-langkah," beber Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Doli mengatakan, Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemilihan langsung, terutama dalam pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilihan legislatif.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 26 Januari 2023: 4 Pasien Meninggal, 539 Sembuh, 322 Orang Positif

Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang, tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya kepada kewenangan partai politik.

"Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita Indonesia, perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya, dan keterlibatan institusi partai politik yang tetap harus dijunjung."

"Rakyat kita pun juga sudah terbiasa berpartisipasi dengan cara demokrasi seperti itu," ucapnya.

Baca juga: NasDem Sambangi Sekber Gerindra-PKB, Jubir PKS: Silaturahim Politik Baik-baik Saja

Berikut ini pernyataan sikap penolakan wacana sistem proporsional tertutup delapan fraksi di DPR yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang lebih maju;

2. Kami meminta MK tetap konsisten dengan keputusan MK nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat 2 UU 7/2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia; dan

3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai dengan amanat undang-undang tetap independen, tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara. (Ibriza Fasti Ifhami)