Setelah Pecati Ulama dan Habaib, Mardiono Klaim Ada Polisi Jenderal Bintang 3 Gabung PPP Bulan Depan

Tidak hanya itu, DPP PPP juga menggeser posisi Guruh Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta.

Najmi termasuk salah satu yang terdepak, termasuk tujuh ulama dan habaib di jajaran Majelis Syariah DPW PPP Jakarta namanya juga hilang.

Mereka adalah KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Baca juga: Prabowo Berpeluang Dicapreskan KIB dan KKIR, Sekjen PPP: Semuanya Mungkin Elektabilitasnya Juga Oke

Menurut Najmi, pencopotan ini bukan saja aib yang memalukan tetapi juga bencana bagi Partai Ka'bah.

Najmi teringat pada September 2021, saat dirinya diminta mendampingi Haji Lulung menjadi Sekwil DPW PPP DKI Jakarta.

Saat itu, kata Najmi, pertama kali yang dilakukan Haji Lulung adalah keliling ke ulama-ulama besar Betawi untuk ikut membantu PPP menjadi rumah ulama dan istana umat.

“Nah, kalau sekarang nama-nama tersebut hilang dari Majelis Syariah, ya betul itu para ulama yang sangat dekat dengan Haji Lulung, mereka adalah urat nadi PPP di Jakarta,” kata Najmi saat dikonfirmasi pada Rabu (8/2/2023) malam.

“Mengenai keputusan tersebut, dalam hal apapun itu adalah keputusan yang memalukan. Itu adalah bencana,” lanjut Gus Najmi, panggilan akrabnya.

Baca juga: Mardiono Bilang Prabowo Izinkan Sandiaga Uno Gabung PPP, Awiek: Konteksnya di Acara

Menurutnya, DPP PPP juga tidak pernah mengajak para ulama tersebut untuk berbicara terkait rencana pemecatannya.

Begitu juga dengan perombakan jajaran Pengurus Harian DPW PPP DKI yang jumlahnya mencapai 75 persen lebih.

“Tidak sesuai komitmen yang pernah dijanjikan. Seharusnya dalam penyusunan pengurus dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kebersamaan, dan persatuan dengan melibatkan para pihak, utamanya Pengurus PPP DKI Jakarta yang telah mendapat SK DPP PPP dan sudah bekerja secara maksimal membentuk dan membangun infrastruktur partai sampai ke tingkat ranting,” ungkap Najmi.

Dia juga menyayangkan proses rekonsiliasi kepengurusan melalui mediasi dan musyawarah tidak pernah dilakukan.

Karena itu menghasilkan sebuah kepengurusan yang tidak aspiratif dan sangat tidak akomodatif.

“Termasuk juga putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang dijadikan sebagai landasan perombakan pengurus, sampai hari ini kami tidak pernah terima salinannya. Atau, jangan-jangan putusannya sengaja disembunyikan,” ucap Najmi.

Padahal, tambah dia, PPP itu milik publik dan dibiayai dengan uang negara melalui hibah. Makanya apapun keputusannya yang terkait kelembagaan harusnya bisa diketahui oleh publik. 

Baca juga: Mundur dari PPP, Anak Almarhum Haji Lulung Dorong Gibran Rakabuming Jadi Cagub DKI