Partai Ummat akan Berjuang dari Masjid ke Masjid, Bawaslu:Jangan Gunakan Tempat Ibadah buat Kampanye

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bereaksi atas pernyataan dari Partai Ummat yang bakal menggunakan masjid sebagai tempat perjuangan politik.

Bawaslu mengingatkan agar Partai Ummat tidak menggunakan politik identitas dalam pemilu 2024.

"Kami akan mengingatkan Partai Ummat untuk tidak melakukan hal demikian," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Bagja mengimbau semua partai politik (parpol) tak menggunakan tempat ibadah untuk berkampanye.

"Kami mengimbau kepada semua partai politik untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai sarana untuk melakukan kampanye, dan juga ajang untuk menyerang satu sama lain," tuturnya.

Dia menegaskan, tempat ibadah bukan hanya milik satu parpol, sehingga tidak boleh berkampanye.

"Kalau hanya satu partai, kan tidak ada masalah, tapi ini banyak partai."

Baca juga: Partai Ummat Nyatakan Diri Sebagai Politik Identitas, KPU Minta Bawaslu Berikan Surat Peringatan

"Apa jadinya nanti jika semua partai melakukan politik identitas di masjid, gereja, pura, wihara, dan saling menyerang dengan itu?" Tutur Bagja.

Bagja menjelaskan, masjid adalah tempat bersama Umat Islam, yang berbeda-beda pilihan politik.

"Kebayang, misalnya tempat pendidikan di tingkat universitas, kemudian terjadi kampanye semua partai politik, pasti akan terbelah juga di mahasiswa, bahkan di Sekolah Menengah Atas (SMA)," paparnya.

Baca juga: Partai Ummat Didesak untuk Tidak Memakai Masjid Sebagai Sarana Politik, Ketua Bawaslu RI: Hati-hati

Pernyataan Partai Ummat

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan, pihaknya akan melawan narasi-narasi negatif tentang politik identitas.

"Kita akan secara lantang mengatakan, 'ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas'," tegas Ridho pada pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).

Ridho mengatakan, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional, tanpa moralitas agama.

"Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik," ucapnya.