Mardiono Pecati Ulama dan Habaib Pendukung Anies Baswedan, Najmi: Ini Aib dan Bencana Bagi PPP

Karena itu menghasilkan sebuah kepengurusan yang tidak aspiratif dan sangat tidak akomodatif.

“Termasuk juga putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang dijadikan sebagai landasan perombakan pengurus, sampai hari ini kami tidak pernah terima salinannya. Atau, jangan-jangan putusannya sengaja disembunyikan,” ucap Najmi.

Padahal, tambah dia, PPP itu milik publik dan dibiayai dengan uang negara melalui hibah. Makanya apapun keputusannya yang terkait kelembagaan harusnya bisa diketahui oleh publik. 

Baca juga: Mardiono Resmikan Kantor DPC PPP Gresik, Minta Kader Terus Rapatkan Barisan Jemput Kemenangan

Sebagaimana diketahui, anak Alm. Haji Lulung Guruh Tirta Lunggana dicopot dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta melalui SK Nomor 0790/SK/DPP/W/I/2023 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2021-2026.

Tidak hanya Tirta, mayoritas susunan pengurus lama peninggalan era Haji Lulung juga tidak masuk dalam Pengurus Harian (PH) DPW PPP DKI yang baru. Diantaranya adalah dua mantan Wakil Ketua Bidang Fungsional DPW PPP DKI Abdul Aziz dan Maman Firmansyah yang juga mantan Ketua Fraksi PPP DPRD DKI 2014-2019.

Selanjutnya, ada mantan Bendahara DPW PPP DKI Muhammad Yunus, Wakil Ketua DPW PPP DKI Fauzi Sarmada, Nina Lubena, Nurani Syaifulah, Jodi Salahudin Akbar, dan Ambardi yang juga Ketua Parnusi DKI Jakarta.

Perombakan susunan DPW PPP DKI ini diduga disebabkan oleh oleh keputusan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PPP DKI dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PPP se-DKI Jakarta pada 2022 lalu.

Saat itu, PPP Jakarta dibawah kepemimpinan Tirta Lunggana merekomendasikan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Baca juga: Hadiri Harlah ke-50 PPP di Gresik, Mardiono Kunjungi Pondok Pesantren Mambaus Sholihin

Sebelumnya, tudingan bahwa Plt Ketum Mardiono tidak menghendaki orang-orang Haji Lulung berada di PPP Jakarta pertama kali dilontarkan oleh mantan Wakil Ketua DPW PPP DKI Riano P Ahmad, yang juga Ketua Umum Bamus Betawi.

Riano mengaku kecewa terhadap keputusan sepihak Plt Ketum PPP Mardiono yang memecat ulama dan habaib dari jajaran Majelis Syariah DPW PPP DKI.

“Sebagai Ketum Bamus Betawi saya juga merasa berdosa tidak bisa menjaga ulama-ulama besar Betawi yang dipecat tanpa sebab yang jelas,”kata Riano, Senin (6/2/2023).

Dia pun berkesimpulan Plt Ketum PPP saat ini tak menginginkan orang-orang Haji Lulung menjadi bagian dari kepengurusan PPP Jakarta.

"Pada akhirnya, saya berkesimpulan bahwa Plt Ketum Mardiono tidak menghendaki orang-orang Alm Haji Lulung berada di dalam kepengurusan DPW PPP DKI. Ini lah yang membuat saya akhirnya memutuskan mundur," katanya. (faf) 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News