Mardiono Pecati Ulama dan Habaib Pendukung Anies Baswedan, Najmi: Ini Aib dan Bencana Bagi PPP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Najmi Mumtaza Rabbany buka suara soal polemik gerbong Haji Lulung yang didepak dari kepengurusan PPP Jakarta sebagai langkah Plt Ketum PPP Mardiono.

Plt Ketum DPP PPP Muhamad Mardiono sebelumnya dituding tidak menghendaki gerbong Haji Lulung yang pernah melakukan deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Mardiono merombak kepengurusan DPW PPP DKI peninggalan era Haji Lulung dengan memecat para ulama dan habaib dari Majelis Syariah PPP DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, DPP PPP juga menggeser posisi Guruh Tirta Lunggana, anak almarhum Haji Lulung dari kursi Ketua DPW PPP DKI Jakarta menjadi Sekretaris Wilayah DPW PPP DKI Jakarta.

Najmi termasuk salah satu yang terdepak, termasuk tujuh ulama dan habaib di jajaran Majelis Syariah DPW PPP Jakarta namanya juga hilang.

Mereka adalah KH. Munawir Aseli, KH. Mahfud Asirun, KH. Nursofa Tohir, Habib Idrus Jamalulail, Habib Ahmad bin Hamid Al Aydid, Habib Abdurahman Ahmad Al Habsyi, dan KH. Ibrahim Karim.

Baca juga: Plt Ketum PPP Mardiono Sowan ke Pimpinan Ponpes Sukahideng Tasikmalaya, Dapat Wejangan

Menurut Najmi, pencopotan ini bukan saja aib yang memalukan tetapi juga bencana bagi Partai Ka'bah.

Najmi teringat pada September 2021, saat dirinya diminta mendampingi Haji Lulung menjadi Sekwil DPW PPP DKI Jakarta.

Saat itu, kata Najmi, pertama kali yang dilakukan Haji Lulung adalah keliling ke ulama-ulama besar Betawi untuk ikut membantu PPP menjadi rumah ulama dan istana umat.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Ketum Bamus Betawi Mundur dari PPP, Stres Hadapi Sikap Arogan Muhammad Mardiono

“Nah, kalau sekarang nama-nama tersebut hilang dari Majelis Syariah, ya betul itu para ulama yang sangat dekat dengan Haji Lulung, mereka adalah urat nadi PPP di Jakarta,” kata Najmi saat dikonfirmasi pada Rabu (8/2/2023) malam.

“Mengenai keputusan tersebut, dalam hal apapun itu adalah keputusan yang memalukan. Itu adalah bencana,” lanjut Gus Najmi, panggilan akrabnya.

Menurutnya, DPP PPP juga tidak pernah mengajak para ulama tersebut untuk berbicara terkait rencana pemecatannya.

Begitu juga dengan perombakan jajaran Pengurus Harian DPW PPP DKI yang jumlahnya mencapai 75 persen lebih.

Baca juga: Hadiri Harlah ke-50 PPP di Gresik, Mardiono Kunjungi Pondok Pesantren Mambaus Sholihin

“Tidak sesuai komitmen yang pernah dijanjikan. Seharusnya dalam penyusunan pengurus dilakukan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kebersamaan, dan persatuan dengan melibatkan para pihak, utamanya Pengurus PPP DKI Jakarta yang telah mendapat SK DPP PPP dan sudah bekerja secara maksimal membentuk dan membangun infrastruktur partai sampai ke tingkat ranting,” ungkap Najmi.

Dia juga menyayangkan proses rekonsiliasi kepengurusan melalui mediasi dan musyawarah tidak pernah dilakukan.