Jelang Pertemuan Muhaimin Iskandar dan Airlangga Hartanto, Partai Golkar Gabung Koalisi KIR?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuka peluang mengajak Partai Golkar untuk bergabung ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Hal itu terkait rencana silaturahmi Ketua Umum PKB bertemu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Jumat (10/2/2023) mendatang.

Bisa saja (kita ajak Golkar gabung KIR)," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan, Senin (6/2/2023).

Daniel mengatakan pertemuan keduanya adalah saling memperkuat komunikasi jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ia pun tak menutup kemungkinan jika dalam pertemuan tersebut nantinya Cak Imin dan Airlangga akan saling mengajak gabung koalisi.

Baca juga: Sekjen Partai Gerindra Sebut Target Deklarasi Cawapres 2024 Bakal Dibahas Bersama Ketua Umum PKB

Yang dibicarakan akan mengalir tergantung kedua ketua umum, bisa saja saling mengajak dalam konteks koalisi," ujar Daniel.

Namun, Daniel meyakini jika semua partai politik (parpol) saling menghargai posisi masing-masing termasuk sikap politik.

"Rapi yang penting saat ini saling menghargai posisi masing-masing dan meski berbeda pilihan tetap merajut persatuan," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Melchias Markus Mekeng memastikan pihaknya welcome dengan rencana kunjungan Cak Imin.

"Orang mau bersilaturahmi pasti Partai Golkar welcome dong," kata Mekeng, saat dikonfirmasi, Senin.

Baca juga: Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Ketua Komisi II DPR: Kenapa PKB Setuju Bentuk Empat DOB?

Mekeng mengatakan pertemuan Airlangga dengan Cak Imin merupakan silahturahmi biasa sesama tokoh politik jelang Pemilu 2024.

"Ya ini pertemuan silaturahmi biasa sesama tokoh politik, menjelang pesta demokrasi pasti akan banyak saling kunjung antar sesama tokoh," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menampik jika pertemuan kedua Ketum partai politik (parpol) itu untuk membahas koalisi Pilpres 2024.

Namun, Mekeng menyebut pertemuan Airlangga dan Cak Imin akan menyamakan persepsi terkait keberlanjutan pembangunan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal koalisi tentunya belum pada tahap ini, menyamakan persepsi keberlanjutan pembangunan pasca pemerintahan Pak Jokowi akan lebih penting agar program-program yang ada tetap dilanjutkan," ungkap dia.

Baca juga: Pengakuan Prabowo Subianto Tidak Tahu Siapa Cawapresnya dari Partai Gerindra Dianggap Candaan Semata