Wanita Emas Mengaku Dilecehkan di Kantor KPU hingga Hotel, Dijanjikan Partainya Lolos Verifikasi

"Iya posisi saya tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan itu," sambung Hasyim. 

Sebelumnya, diketahui Komisi II DPR RI memutuskan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dilakukan tertutup.

Diketahui, dalam paparannya, koalisi sempat membuka tangkapan layar berisi percakapan, yang diduga merupakan perintah ketua KPU RI kepada KPU provinsi untuk meloloskan verifikasi parpol, dan laporan lainnya. 

Berita sebelumnya

Diberitakan sebelumnya, video pengakuan Ketua Umum Partai Republik Satu yakni Hasnaeni Moein yang juga dikenal sebagai Wanita Emas bahwa dirinya disetubuhi berkali-kali oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari dengan iming-iming politik yakni parpolnya akan lolos verifikasi untuk Pemilu 2024, viral dan beredar di media sosial.

Video pengakuan Hasnaeni itu bahkan dibagikan Farhat Abbas, kuasa hukum Hasnaeni Moein ke sejumlah wartawan, dan beritanya membuat geger publik.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari enggan merespons banyak saat ditanya terkait laporan dugaan pelecehan seksual itu. Dia mengikuti perkembangan laporan aduan ke DKPP.

"Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut," ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/12/2022). Selengkapnya bisa baca Link Ini. 

Munculnya berita dugaan pelecehan seksual oleh Ketua KPU terhadap Si Wanita Emas tersebut pertama kali diungkap Farhat Abbas saat melapor ke DKPP. Baca selengkapnya di Link Ini. 

Terkait pengakuan Hasnaeni yang membuat geger publik ini, Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha mengatakan bahwa banyak lembaga yang harus bekerja cepat merespon pengakuan Hasnaeni ini.

"Banyak lembaga yang harus bekerja cepat merespon indikasi kezaliman Firaun semacam ini. Pertama, karena ada perbuatan yang mengarah ke gratifikasi seks, maka KPK harus hadir," kata Abdul Rachman Thaha kepada Wartakotalive.com, Sabtu (24/12/2022).

Kedua, kata Rachman, apa yang dialami Hasnaeni patut diduga sebagai pemerkosaan.

"Jelas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu turun tangan. Saya tidak berharap apa pun terhadap Komnas Perempuan (KP). Kesimpulan Komnas Perempuan dalam kasus Putri Sambo meyakinkan saya bahwa komisi tersebut memang kian kehilangan akal jernihnya. Apalagi kini sekian banyak aktivis perempuan pun berseberangan dengan Komnas Perempuan," papar Abdul Rachman Thaha.

Baca juga: Tanggapan Ketua KPU Hasyim Asyari Dituding Lecehkan Ketua Partai Pandai Hasnaeni Moein Wanita Emas

"Ketiga, bayangkan andai nantinya tiba-tiba urine Hasnaeni mengandung narkoba. Lalu dia cabut Laporan Polisinya sebagai bentuk 'kompromi'. Padahal, urin Hasnaeni dibikin tercemar oleh kalangan yang tidak happy oleh pengakuannya. Selesai-lah skandal KPU. Karena itu, LPSK sudah semestinya memberikan perlindungan bagi Hasnaeni," tambah Abdul Rachman Thaha lagi.

Puncaknya, kata Abdul Rachman, pengakuan Hasnaeni ini membuatnya berpikir ulang tentang pernyataan Presiden Jokowi.