Electronic Road Pricing

Progres Rencana Penerapan ERP, Heru Budi Hartono Beberkan Masih dalam Tahap FGD

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan progres Electronic Road Pricing (ERP) masih melakukan Focus Group Discussion (FGD).

Penulis: Leonardus Wical Zelena Arga | Editor: Junianto Hamonangan
Warta Kota/Leonardus Wical Zelena Arga
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di Agro Eduwisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023). 

WARTAKOTALIVE.COM, PASAR MINGGU - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan progres jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).

"Saat ini kan kami baru menggali informasi dan pendapat dari para ahli juga masyarakat," ujar Heru saat ditemui di Agro Eduwisata Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Heru mengatakan proses yang sedang berlangsung sekarang adalah melakukan Focus Group Discussion (FGD). Ia menjelaskan, proses dan tahapannya telah berjalan sejak 2016 yang lalu.

"Jadi tahapan-tahapan peraturannya sedang kami bahas. Butuh waktu yang cukup panjang," ucap Heru.

Heru mengaku sembari pembahasan regulasi dan proses FGD, pihaknya juga sedang menggodok konsepnya.

Baca juga: Arif Rachman Sebut Ferdy Sambo Murka Saat Timsus Bentukan Kapolri Olah TKP di Duren Tiga

Masih Berbentuk Raperda

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memberi penjelasan terkait rencana Penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau Electronic Road Pricing (ERP) di wilayah ibu kota. 

Dilansir dari PPID DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan bahwa progres ERP saat ini masih fokus pada penyelesaian regulasi.

Syafrin Liputo menyampaikan, pembahasan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau ERP saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

Adapun Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau ERP telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023. 

"Perda kebijakan PL2SE atau ERP ini masih dibahas bersama DPRD. Setelah legal aspeknya selesai barulah PLL2SE atau ERP ini bisa diterapkan," ujar Syafrin berdasarkan keterangannya, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: Tokoh Muda Kaltim, Wakil Ketua Komisi X DPR Optimis Susianah Affandy Jaga Eksistensi Masyarakat Adat

Ketentuan mengenai tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang masuk dalam pasal demi pasal Raperda yang terus dibahas oleh Bapemperda sebelum nantinya ditetapkan sebagai Perda.

Selain itu, Syafrin menjelaskan, pembahasan kebijakan PL2SE atau ERP pada tahun 2022 telah dilakukan pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta dalam bentuk dengan pendapat dari stakeholder dan masyarakat. 

"Dalam Raperda PL2SE atau ERP tersebut, nantinya tidak hanya mengatur mengenai penerapan ERP saja, tetapi juga diharapkan dapat mengatur pengendalian lalu lintas dan angkutan umum di DKI Jakarta secara elektronik," tandasnya. 

Syafrin menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dihadirkan sebagai salah satu upaya untuk mengurai kemacetan di ibu kota dalam bentuk push strategy, yaitu strategi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. (m36)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved