Electronic Road Pricing
Wacana Penerapan ERP tak Jelas, Syafrin Liputo: Pengemudi Ojol Tidak Setuju!
Wacana penerapan ERP atau jalan berbayar di Jakarta terancam batal, karena pengemudi ojol berontak dan tak setuju. Dishub pun serba salah.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyampaikan progres rencana penerapan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP).
"ERP masih kami upayakan untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap sosial ekonomi (masyarakat)," ujar Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Diketahui, rencana penerapan ERP tersebut telah dua kali didemo oleh ojek online (ojol).
Hal itu dikarenakan penerapannya akan sangat merugikan para ojol saat bekerja sehari-hari.
Syafrin pun mengakui hingga saat ini para ojol masih belum menyetujui rencana penerapan ERP.
"Belum, teman-teman ojol masih tidak setuju dengan ERP," kata Syafrin.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Harus Belajar dari New York dan Hongkong yang Gagal Terapkan ERP
Ia mengaku masih membahas kemungkinan pengecualian penerapan ERP terhadap para ojol.
Syafrin menyampaikan bahwa pihaknya terus membahas operasional dan teknis penerapan ERP tersebut.
"Kami masih akan berusaha melakukan penyempurnaan terhadap rencana regulasi yang akan dibuat," pungkas Syafrin.
Baca juga: Jalan Depan Kampus Kena ERP, Mahasiswa UPN Veteran Jakarta Demo Balai Kota DKI-Ajukan Policy Brief
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa rencana penerapan ERP sedang dalam proses di DPRD.
"Ya kan sedang proses di DPRD, masih lama itu (penerapannya)," ujar Heru.
Heru mengaku, penerapan ERP nantinya tergantung dari arahan para anggota dewan.
"Itu nanti tergantung dari teman-teman DPRD apa, ya kami ikut," kata Heru.
Yang terpenting kata Heru, pihaknya memastikan semua aspirasi selalu ia dengarkan dan jadikan sebagai bahan pertimbangan.
Diketahui, ratusan ojol yang tergabung dal Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) telah menggelar aksi dua kali untuk menolak penerapan ERP.
Aksi pertama dilakukan di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/1/2023) lalu.
Sedangkan aksi kedua mereka lakukan di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/2/2023).
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News
Electronic Road Pricing (ERP)
jalan berbayar di Jakarta
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo
pengemudi ojol
ojol
| Pemprov DKI Jakarta Harus Belajar dari New York dan Hongkong yang Gagal Terapkan ERP |
|
|---|
| Komisi B Tegaskan Pemprov DKI Tak Boleh Uji Coba ERP Sebelum Raperda Disahkan |
|
|---|
| Dinilai Kontradiktif, Komisi B DPRD DKI Jakarta Bakal Panggil Dishub Terkait Rencana ERP |
|
|---|
| Pemprov DKI Jakarta Batal Tarik Raperda Electronic Road Pricing |
|
|---|
| Kaji Ulang Secara Komprehensif, Pemprov DKI Jakarta Tarik Raperda Terkait ERP di DPRD |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.