RAPBD 2023 Tembus Rp 83,7 triliun, Legislator Optimis Program Prioritas DKI Jakarta

Pimpinan DPRD DKI Jakarta optimistis terhadap program prioritas kegiatan pemerintah daerah dalam RAPBD tahun 2023 yang mencapai hingga Rp 83,7 triliun

Istimewa
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pimpinan DPRD DKI Jakarta optimistis terhadap program prioritas kegiatan pemerintah daerah dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta optimistis terhadap program prioritas kegiatan pemerintah daerah dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun.

Pemerintah DKI telah menetapkan program prioritas pada 2023, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku optimis ketiga program prioritas akan berjalan maksimal.

Hal ini mengingat adanya bentuk dukungan dari pemerintah pusat, seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.

“Saya optimis karena kali ini Pj Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat, bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai, tapi juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung,” kata Khoirudin.

Baca juga: PSI Setuju dengan Wacana Adanya Peningkatan Uang Operasional RT/RW di Jakarta

“Jadi saya yakin program berjalan optimal,” sambung pria yang juga menjadi Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Merry Hotma menjelaskan, APBD sebesar Rp 83,7 triliun berasal dari pendapatan daerah yang ditargetkan Rp 74,3 triliun serta dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 9,4 triliun.

Adapun pndapatan daerah Rp 74,3 triliun berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 52,77 triliun, pendapatan transfer Rp 18,45 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 3,14 triliun.

Sedangkan penerimaan pembiayaan Rp 9,4 triliun berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp 7,97 triliun, dan penerusan pinjaman pembangunan MRT Jakarta Rp 1,42 triliun.

Sedangkan rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 74,6 triliun yang berasal dari belanja operasi Rp 60,18 triliun, belanja modal Rp 10,94 triliun, belanja tak terduga (BTT) Rp 2,85 triliun, dan belanja transfer Rp 356 miliar.

Baca juga: Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Kota Bekasi Ditingkatkan, Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 9,1 triliun yang dialokasikan untuk delapan BUMD dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 7,2 triliun.

Kemudian pembayaran cicilan pokok hutang jatoh tempo Rp 1,78 triliun yang terdiri dari pembayaran utang membangun proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) atau pengerukan 13 sungai di Jakarta Rp 33,6 miliar dan pembayaran pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 1,74 triliun.

“DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui alat kelengkapan dewan (AKD) telah mengadakan berbagai rapat, mulai dari rapat Badan Musyawarah (Bamus), rapat Komisi-Komisi, rapat Badan Angaran, serta rapat Kerja Gabungan Pimpinan Dewan dalam rangka penelitian dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2023, yang hasilnya telah kami laporkan,” katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, APBD tahun 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,2 persen APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah.

Rinciannya, 12,22 persen untuk pengendalian banjir atau sebesar Rp 10,238 triliun atau 17,04 persen untuk penanganan kemacetan atau sebesar Rp 14,276 triliun, serta 12,01 persen untuk antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi atau Rp 10,062 triliun.

“Alokasi terhadap belanja pendidikan sebesar 21,09 persen APBD, sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 4 UUD 1945 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD. Kemudian alokasi terhadap standar pelayanan minimal kesehatan sebesar 13,47 persen APBD, sesuai dengan amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah dialokasikan minimal 10 persen dari APBD,” jelas Michael. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved