PSI Setuju dengan Wacana Adanya Peningkatan Uang Operasional RT/RW di Jakarta

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta setuju dengan adanya wacana peningkatan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW.

Kompas.com
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan setuju dengan adanya wacana peningkatan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan setuju dengan adanya wacana peningkatan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi para petugas lingkungan termasuk RT/RW.

Berdasarkan Kepgub Nomor 1674 tahun 2018, uang operasional RT ditetapkan sebesar Rp 2 juta, sedangkan RW Rp2,5 juta per bulan.

“Saya setuju, melihat di lapangan kinerja RT/RW cukup bagus, bahkan saya sering dapat laporan kalau reses, mereka mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk operasional kegiatan tertentu,” kata August berdasarkan keterangannya yang dikutip pada Rabu (30/11/2022).

August juga meminta jika nantinya uang operasional tersebut dinaikkan, harusnya berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan kualitas RT/RW tersebut.

Baca juga: Desain Interior Tidak Kalah Penting Dibanding Eksterior untuk Bangun Rumah Impian

Kata dia, banyak juga terjadi masalah komunikasi terutama tentang penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah pusat ataupun provinsi.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga berharap bukan hanya RT/RW saja yang dinaikkan tapi juga relawan lain seperti dasa wisma, LMK hingga kader juru pemantau jentik (Jumantik). Soalnya mereka adalah layanan terdepan pemerintah kepada masyarakat.

“Jadi komunikasi RT/RW harus terjalin dengan baik, lancar komunikasinya sehingga warga merasa diayomi dan nyaman dengan adanya RT/RW tersebut. Warga juga harusnya berperan sebagai pengawas jika ada RT/RW yang kinerjanya kurang berkenan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dana untuk RT/RW, Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK), Dasawisma dan Jumantik di DKI Jakarta diusulkan naik pada 2023 mendatang.

Baca juga: Setelah Bunuh Brigadir J, Ferdy Sambo Tertawa Karena Salah Gunakan Senjata Api Saat Eksekusi

Mereka dianggap sebagai garda terdepan dan kepanjangan tangan pelayanan pemerintah kepada warganya.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengaku, telahmerekomendasikan agar duit dari penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW dinaikan. Kata dia, uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2018.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera melakukan perubahan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1674 tahun 2018. Kepgub tersebut merupakan warisan dari kepala daerah sebelumnya, Anies Baswedan.

“Perlu segera dilakukan perubahan terhadap Kepgub Nomor 1674 tahun 2018 tentang pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW. Komisi A juga meminta adanya realisasi peningkatan operasional untuk FKDM, LMK, Dasa Wisma dan kader Jumantik,” kata Mujiyono pada Minggu (27/11/2022). (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved