Penggelapan Dana

Tak Ajukan Eksepsi, Mantan Bos ACT Ahyudin Ingin Persidangannya Segera Selesai

Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin tidak mengajukan nota keberatan alias eksepsi setelah mendengar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU)

Penulis: Ramadhan L Q | Editor: Feryanto Hadi
Facebook Ahyudin
Pendiri lembaga kemanusiaan Aks Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2022). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ramadhan L Q

WARTAKOTALIVE.COM, PASAR MINGGU - Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin tidak mengajukan nota keberatan alias eksepsi setelah mendengar dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) atas kasus dugaan penggelapan dana donasi di lembaga filantropi tersebut.

Kuasa hukum Ahyudin, Irfan Junaedi menuturkan bahwa pihaknya memilih tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut agar dilanjutkan pada tahap pemeriksaan saksi.

Selain itu, Irfan ingin agar persidangan terhadap kliennya segera selesai.

"Agar proses sidang cepat dan memang segera divonis seadil-adilnya, apabila klien kami bersalah," kata dia, di depan ruang sidang 3 Dr. Mr. Kusumah Atmadja, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2022).

Adapun persidangan terhadap Ahyudin berlangsung secara virtual.

Irfan mengatakan, soal kliennya tidak hadir secara langsung di persidangan, hal itu merupakan kewenangan jaksa.

Baca juga: Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Penggelapan Dana di ACT, Ahyudin Tak Ajukan Eksepsi

"Kita berharap terdakwa dihadirkan (secara langsung)," ujar dia.

Sementara itu, JPU mendakwa Ahyudin dengan Pasal 374 dan atau Pasal 372 junto Pasal 55 KUHP.

Hal itu terkait dengan dugaan penggelapan dana Boeing Community Investment Fund (BCIF) senilai 25 juta dolar AS bagi korban tragedi Lion Air pada 2018 lalu.

Irfan menambahkan, banyak dugaan tindak pidana yang ditujukan terhadap Ahyudin sejak awal atau dalam prosesnya di Bareskrim Mabes Polri.

Kendati demikian, sidang perdana kliennya tersebut hanya dikenakan Pasal 374 dan Pasal 372 KUHP.

"Karena memang sejak awal pada proses di Bareskrim Polri, banyak sekali dugaan tindak pidana yang dikenakan oleh klien kami, cuman pada tahap P21 ini dan pada sidang perdana ini klien kami dikenakan pasal 374 dan Pasal 372," kata dia.

Dalam pembacaan dakwaan, terdakwa Ahyudin bersama-sama dengan Ibnu Khajar dan Hariyana yang juga jadi tersangka, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Baca juga: Publik Bisa Saksikan Keadilan, Bos ACT yang Selewengkan Dana Umat Segera Disidangkan

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved