Rapat Paripurna
Kerap Absen, PDIP ‘Sentil’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dalam Rapat Paripurna P2APBD 2021
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merasa heran dengan sikap Anies Baswedan yang terkesan acuh pada agenda paripurna.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Sigit Nugroho
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) 2021, selasa (6/9/2022).
Pada rapat itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyentil sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kerap absen saat rapat paripurna.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merasa heran dengan sikap Anies yang terkesan acuh pada agenda paripurna.
Baca juga: Puji Anies Baswedan, Dubes Jerman Apresiasi Program Pemprov DKI untuk Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD DKI Tagih Janji Anies Baswedan Laporkan Keuangan Formula E
Baca juga: Singgung Isu Perubahan Iklim, Anies Baswedan Soroti Masalah Limbah Rumah Sakit
Padahal, menurut Gilbert, rapat paripurna kali ini membahas tentang pertanggungjawaban Anies memakai APBD 2021.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu menyebut, Anies juga absen saat paripurna P2APBD 2020 yang digelar pada tahun 2021.
Sebagai kepala daerah, seharusnya Anies menghadiri kegiatan itu.
Bukan selalu digantikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
BERITA VIDEO: Pemkot Bogor Siapkan Dana Miliaran Rupiah Untuk Bansos
"Tahun lalu kan sudah disampaikan bahwa Gubernur tidak menunjukkan etika dengan tidak hadir dalam laporan pertanggungjawaban dia,” kata Gilbert pada Selasa (6/9/2022).
"Yah memang bisa diwakilkan kepada Wakil Gubernur, tetapi kalau itu memang betul-betul berhalangan. Masak setiap kali rapat kemudian berhalangan, kan tidak wajar,” ujar Gilbert.
Menurut Gilbert, etika politik Anies kurang baik meskipun dia bukan anggota parpol saat menjadi Gubernur.
Dia menyebut, seharusnya Anies menghormati rapat paripurna karena permohonan anggaran yang disampaikan telah disetujui DPRD DKI Jakarta di tahun sebelumnya.
“Ada aturan main di mana seseorang (Gubernur) menerima APBD yang kami setujui, lalu pada saat mempertanggungjawabkan dia justru tidak datang. Kan persetujuannya di tahun 2020, harusnya dia menghargai kami dong,” papar Gilbert.
