Fraksi PDIP DPRD DKI Tagih Janji Anies Baswedan Laporkan Keuangan Formula E

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menagih laporan pertanggungjawaban turnamen Formula E yang digelar pada 4 Juni 2022 lalu.

Beberapa bulan setelah acara itu digelar, pihak pelaksana turnamen yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak kunjung memberikan laporan keuangan terkait acara tersebut.

Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, PT Jakpro tidak menjelaskan pengeluaran anggaran untuk Formula E saat rapat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun 2021 beberapa waktu lalu.

Baca juga: Besok Diperiksa KPK soal Formula E, Anies Baswedan Santai, Mengaku Tidak Ada Persiapan Khusus 

Bahkan, kata dia, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto juga tidak menjelaskan laporan keuangan secara transparan.

“Saat ini penyelenggaraan Formula E sudah selesai dilaksanakan, tapi tidak ada laporan keuangan, rugi/laba kepada kami,” ujar Wa Ode saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Raperda tentang P2APBD tahun 2021 pada Selasa (6/9/2022).

Karena itu, lewat forum paripurna tersebut Wa Ode berharap kepada pimpinan dewan agar meminta eksekutif untuk menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Formula E.

Baca juga: Anies Baswedan Janji Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Formula E Rabu Lusa

Apalagi turnamen yang menelan biaya sekitar Rp 560 miliar itu menggunakan uang rakyat melalui APBD.

Sementara itu anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Syahrial menuntut kepada eksekutif agar memberikan informasi yang transparan soal evaluasi pelaksanaan Formula E.

Syahrial juga menagih janji Gubernur Anies agar mengumumkan hasil turnamen tersebut.

“Seberapa banyak anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah daerah atau perusahaan daerah di Jakarta dalam melaksanakan Formula E? Jadi kami menuntut supaya diberikan informasi yang sejelas-jelasnya,” kata Syahrial.

Menurutnya, turnamen Formula E sebetulnya tidak masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Idealnya, kata dia, setiap kegiatan yang dilakukan eksekutif harus tercantum dalam RKPD.

“Seperti kita ketahui tahapan dalam proses anggaran itu dimulai daripada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD, KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), program dan proyek,” ujarnya.

“Tapi kami tidak melihat bahwa Formula E itu ada dalam RKPD, dan tiba-tiba itu disetujui anggarannya bahkan sudah direalisasikan,” jelas Syahrial yang juga menjadi anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini. 

Anies siap diperiksa KPK